PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Wakil Ketua DPR Aceh, Dr. Teuku Raja Keumangan, SH., MH atau yang dikenal dengan panggilan TRK menilai kehadiran perusahaan pertambangan dan perkebunan di Aceh Barat dan Nagan Raya belum berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Penilaian itu disampaikan TRK di sela-sela reses ke Dapil 10 Aceh setelah berdiskusi dengan tokoh masyarakat, para keuchik, LSM, serta pemerhati isu lingkungan.
Dari hasil diskusi dan masukan yang diterima TRK, banyak kalangan prihatin karena setelah bertahun-tahun perusahaan mengggali kekayaan sumber daya alam, namun masyarakat sekitarnya tetap menjadi penonton.
“Masyarakat sulit mengakses posisi strategis di perusahaan, bahkan banyak yang tetap menganggur dan hidup di bawah garis kemiskinan,” kata TRK dalam keterangan rilis yang dikirim ke Portalnusa.com.
Politisi senior Partai Golkar Aceh ini menambahkan, kondisi emripik yang menjadi temuan lapangan akan menjadi concern pihak DPRA dalam melakukan pengawasan, bahkan memanggil pihak perusahaan guna mengevaluasi secara menyeluruh.
“Harus diproteksi akar masalah sesungguhnya sehingga ke depan kehadiran perusahaan berkontribusi maksimun sesuai ekspektasi (harapan) publik,” tandas TRK.
TRK menyebutkan, harusnya putra daerah bisa mengakses posisi selayaknya di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
Namun sebaliknya masyarakat di dua kabupaten—Aceh Barat dan Nagan Raya—tetap menjadi penonton melihat eksistensi pihak luar mencari penghidupan di tanah kelahirannya.
“Tragisnya lagi masyarakat memikul dampak atas pencemaran lingkungan serta akses jalan yang mulai rusak. Ini kondisi real di lapangan,” terang TRK yang juga Ketua Mejelis Agung Raja Sultan Aceh.
Sebagai Wakil Ketua DPRA dari Dapil 10 Aceh, TRK mendorong Pansus DPRA untuk memanggil pihak perusahaan dan mendorong agar memprioritaskan penyerapan putra putri terbaik daerah sebagai SDM di perusahaan.
Selain itu, lanjut TRK, pihaknya juga berharap kontribusi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban untuk penyaluran CSR serta mengatasi dampak atas pencemaran limbah perusahaan yang harus dipikul warga sekitar.
“Semoga kondisi yang merugikan masyarakat di lingkungan perusahaan bisa segera ada solusi,” demikian TRK yang pernah menjabat Kepala Bapeda Nagan Raya. []
