PORTALNUSA.com | LHOKSEUMAWE – Investigasi yang dilakukan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menemukan adanya dugaan tunggakan pembayaran listrik Pemko Lhokseumawe ke PLN sebesar Rp 12 miliar.
Terkait temuan itu, YARA melayangkan somasi kepada Kepala PLN Regional UP3 Lhokseumawe agar memutuskan listrik Pemko Lhokseumawe.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Perwakilan YARA Lhokseumawe, Ibnu Sina kepada PORTALNUSA.com, Senin, 6 Maret 2023.
“Tim investigasi kami menemukan ada dugaan kegiatan Pemko Lhokseumawe yang tidak patut dicontoh yaitu adanya dugaan tunggakan pembayaran listrik ke PLN sekitar Rp 12 miliar. Untuk itu kami minta agar PLN bertindak tegas untuk memutuskan aliran listrik ke Pemko Lhokseumawe,” kata Ibnu yang juga mewakili beberapa warga Lhokseumawe sebagai pembayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang keberatan dengan tindakan Pemko Lhokseumawe.
YARA mendesak agar PLN bertindak adil kepada semua pelanggan, tidak terkecuali Pemko Lhokseumawe, karena jika masyarakat yang menunggak pembayaran maka langsung mendapatkan sanksi, ini juga perlu diterapkan kepada Pemko Lhokseumawe agar adanya persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi
Dikatakan Ibnu, pihaknya mendesak PLN agar bertindak adil kepada pelanggannya, baik itu masyarakat ataupun instansi pemerintah. Dalam kenyataannya, jika masyarakat yang menunggak akan diberikan sanksi tegas berupa pemutusan arus listrik. Sanksi ini perlu diterapkan ke Pemko Lhokseumawe.
“Uang PPJ yang diterima Pemko Lhokseumawe mencapai Rp 15 miliar dari PLN setiap tahun. Jadi aneh ketika uang untuk bayar listrik tidak ada,” kata Ibnu usai menyerahkan surat somasi langsung kepada Haikal, Manajer Regional UP3 Lhokseumawe. []
