PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Badan Koordinaasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh mengirim surat terbuka kepada Presiden RI, Joko Widodo yang mengangkat kondisi daerah ini menjelang 18 tahun usia perdamaian RI-GAM pada 15 Agustus 2023.
Surat terbuka tertannggal 29 Dzulkaidah 1444 H/18 Juni 2023 diteken oleh Ketua Umum Badko HMI Aceh, M. Atar bersama Sekretaris Umum Sarbunis.
Dalam rilisnya yang diterima Portalnusa.com, Kamis, 22 Juni 2023, Pengurus Badko HMI Aceh menulis, surat terbuka untuk Presiden Jokowi tersebut didasari sejumlah pertimbangan.
Pertama, kesepakatan perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan bangsa Aceh akan berumur 18 tahun pada 15 Agustus 2023 mendatang. Tetapi butir-butir yang terkandung dalam nota tersebut dinilai belum berjalan dengan baik.
Kedua, konflik bisa saja selesai, letusan senjata boleh saja tidak terdengar lagi, perdamaian bisa saja menjadi cita-cita, tapi yang mati tidak mungkin kembali. Trauma dan rasa kehilangan akan selalu terekam dengan baik di dalam memori masyarakat Aceh.
Hal ini jelas ketika melihat kondisi masyarakat Aceh yang sejak dulu hidup dalam kedaaan tidak menguntungkan.
Persoalan konflik dan kemiskinan adalah masalah yang sampai hari ini masih berkelindan pada masyarakat Aceh dan akan terus berlanjut apabila, Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tidak memiliki kepekaan dan inisiatif untuk menyelesaikannya.
Ketiga, masih banyak masyarakat Aceh yang sulit untuk makan teratur atau membaca dan menulis dengan baik.
Aceh menjadi daerah yang sudah dua kali duduk di peringkat tertinggi kemiskinan di Pulau Sumatera meski sudah cukup banyak uang yang datang kemari dengan kebijakan Otsus.
Pada faktanya, itu juga tidak dapat membantu mengentaskan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf pendidikan di Aceh.
Atas pertimbangan tersebut, Badko HMI Aceh menyatakan sikap kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, yakni:
1. Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, dalam proses menuju perdamaian banyak ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat Aceh berupa pelanggaran HAM berat yang sampat saat ini masih belum dipenuhinya suatu keadilan terhadap korban, maka dengan ini kami meminta kepada Presiden RI agar menyelesaikan, meminta maaf dan menjelaskan ke publik terkhusus kepada masyarakat Aceh atas tindakan yang tidak berperi kemanusian tersebut;
2. Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, 17 tahun sudah perdamaian terjadi di Aceh namun secara sadar kami ketahui bahwa perdamaian tersebut masih belum sepenuhnya terwujud, masyarakat Aceh masih jauh dari kehidupan yang adil makmur, maka dengan ini menuntut kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera merealisasikan butir-butir kesepakatan yang ada di dalam MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan bangsa Aceh;
3. Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, atas upaya perbaikan kehidupan masyarakat Aceh terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan maka Aceh diberikan dana berupa otonomi khusus oleh pemerintah pusat hingga 2027. Dengan segala hormat kami yakin demi menjaga kestabilan ekonomi bahwa Aceh masih memerlukan dana otonomi khusus. Maka dengan ini kami menuntut kepada Presiden Republik untuk memperpanjang dana otonomi khusus terhadap Aceh;
4. Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, bahwa atas fakta dan data yang ada bahwa kondisi keterpurukan Provinsi Aceh tidak terlepas dari tingginya perilaku korupnya, dengan ini kami menuntut Presiden Republik Indonesia membentuk tim khusus dan pengawasan yang ketat akan seluruh penggunaan anggaran negara yang ada di Aceh;
Terakhir, kami Badko HMI Aceh menyatakan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia ini kami niatkan sebagai bentuk protes dan upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat Aceh.
Bahwa perdamaian Aceh yang sudah terjadi selang tahun yang lalu tidak pernah menemukan sisi terbaiknya.
Kesejahteraan dan keadilan adalah dua hal mutlak yang harusnya dimiliki masyarakat Aceh setelah perdamaian ditandatangani.
Bahwa Badko HMI Aceh sebagai salah satu wadah pemuda di Aceh sadar betapa penting persoalan ini harus disuarakan, bahwa tujuan HMI hadir yakni dalam mewujudkan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertangung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.
“Untuk itulah surat terbuka ini kami perbuat, selain untuk mewujudkan cita-cita untuk kemakmuran juga sebagai alarm kepada pemimpin-pemimipin kami untuk dapat bangun dari tidurnya. Bangunlah, tidur kalian sudah cukup panjang,” demikian akhir surat terbuka itu.[]
