SAYA baru tahu begitu ruwetnya memberi kata miskin untuk sebuah negara, provinsi, kabupaten dan kota. Termasuk untuk kecamatan dan gampong.
Keruwetannya jauh lebih sulit bila dibandingkan dengan mengurai kemacetan Jakarta. Kemacetan Jakarta yang berpilin ketika di Jumat pagi kemarin saya harus berdamai dengan waktu dan kantong karena argo taksi blue bird terus naik.
Berdamai untuk menjemput kata miskin pada sebuah diskusi kecil di kampus Tri Sakti. Kawasan Petamburan. Di gedung rektorat dengan nama Syarief Thayeb.
Di hari itu, di hadapan tiga profesor dan tiga doktor ekonomi, saya mencandai mereka dengan mengatakan :secara harfiah tak ada bedanya keruwetan kata miskin sama dengan macet Jakarta.
Joke saya itu ditertawai dengan haha..hihihi … panjang …seakan mereka mengejek: baru tahu lu…
Diskusi tentang kata miskin itu ternyata sangat panjang. Panjang sekali … Tidak sekali panjang lantas simpulkan dan pulang.
Ternyata panjangnya alot, bertele-tele. Hingga lewat zuhur plus snak dan kopi pancung sore.
Di bakda asar saya mulai ngantuk. Tapi diskusi masih berlapis-lapis.
Data yang diungkapkan saling melapis dan untuk mendapatkan lapisan kemiskinannya harus ditemukan dulu simpulnya.
Pokoknya ruwetlah. Ruwetnya gak ketulungan…
Baru kali ini saya mendengar secara langsung keruwetan itu. Keruwetan yang menyebabkan saya menyesali pernah menulis secara sumir tentang kemiskinan di provinsi saya. Kata miskin yang menyakitkan. Memalukan.
Sakit dan malunya ini masih terasa di hari diskusi itu. Apalagi bila ditambahkan imbuhan “ter” di pangkal kata miskinnya. Imbuhan untuk membenarkan provinsi saya itu miskin.
“Termiskin” dari sembilan provinsi di Sumatera.
Imbuhan “ter” ini bukan datang secara kebetulan. Ia merupakan imbuhan untuk menegaskan dari sebuah kata sifat maupun kata kerja.
Aceh memang penyandang provinsi termiskin. Nomor satu di Sumatera. Kalau secara nasional nomor enam. Di bawah Papua. Maluku serta Gorontalo tambah NTT.
Umur miskinnya masih melekat sampai hari saya menulis ini. Saya tak mau menyebut angka persentasenya Malu ahh.. malu sekali…Begitu juga dengan jumlah penduduk miskinnya.
Untuk itulah saya datang ke diskusi Tri Sakti menjemput sebuah arti kata miskin itu Yang keabsahannya bukan seperti permainan game.
Tidak juga bak main tik tok.
Ternyata ia harus pakai variabel. Bisa dependen atau independen. Ada kata kultural plus struktural. Disertai dakwa-dakwi relatif atau absolut.
Ada lagi garis-garis angkanya. Nyata atau tersembunyi. Kalau nyata di komparasi lagi. Pakai angka dan variabel perbandingan.
Saya gak ngerti …. Bukan ahli angka.. Keahlian saya nulis. Itupun gak benar-benar amat. Masih banyak hang…nya.
Walau pun mendapat predikat penulis senior, tiap kali mengirim jurnal untuk di “up” masih selalu diingatkan lewat editan junior soal penulisan kata angka dan huruf besar di pangkal nama kota, nama orang, nama jabatan.
Kota apapun. Nama siapa pun dan jabatan apapun. Dari nama dan jabatan keuchik hingga presiden.
Walaupun sudah diingatkan berkali-kali.. sampai puluhan kali … saya tetap ngotot. Ngotot menulis dengan huruf kecil di pangkalnya.
Padahal pangkal itu selalu besar. Pangkal pohon.. pangkal ….hingga ke pangkal yang sedikit baunya porno..
Mungkin si junior editan itu sesekali jengkel juga. Sembari mengumpat: dasar mau benar sendiri… Ruwet…
Ruwet memberi kata miskin untuk sebuah provinsi biasanya datang dari badan pusat statistik. Singkatannya be-pe-es…. Yach… huruf kecil lagi singkatannya… Hahaha…
Badan statistik itu sejak dulu sering diejek sebagai kantor tumpukan angka. Di sebuah era, sebelum ditemukan chip untuk menyimpannya. Di badan pemerintahan itu memang tempatnya tumpukan angka.
Angka untuk mengukur kemiskinan. Be-pe-es menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kerennya basic needs approach.
Indikator kemiskinan itu sendiri terbagi menjadi tiga. Angka kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan.
Saya betul-betul terjebak dalam keruwetan mencerna angka-angka ini. Apalagi ketika memasuki angka jumlah penduduk dikaitkan dengan rata-rata pengeluaran mereka.
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Garis kemiskinan itu masih dikomparasi dengan asupan makanan. Namanya garis kemiskinan makanan. Ini terhubung dengan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan jumlah kilo kalori per kapita per hari.
Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Pengeluaran per kapita per bulan dipakai sebagai variabel yang akan dibandingkan dengan besarnya nilai garis kemiskinan untuk menentukan seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin.
Seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Jadi kalau penghasilan rumah tangga sebesar sekian juta rupiah per bulan maka berada di garis kemiskinan. Kalau lebih dari itu berarti tidak miskin.
Saya sengaja tak mau menulis angkanya. Kalau saya tulis pasti dihujat garis keturunan di kampung. Mereka pasti mengumpat saya sebagai si “kurang ajar” karena mengelompokkan mereka sebagai keluarga miskin.
Saya gak mau menulis angkanya…
Angka itu itu diperoleh para peneliti dari garis kemiskinan per kapita rumah tangga. Padahal alat ukur standar kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan kultural adalah dengan memberikan keterampilan dan pendidikan.
Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan motivasi seseorang dan meningkatkan potensi individu yang dimiliki untuk dimaksimalkan dalam memperoleh pekerjaan.
Di ujung diskusi saya menyempal dengan sebuah pertanyaan: apakah ada korelasi antara korupsi dengan kemiskinan?
Pertanyaan saya di-“cut” oleh seorang profesor demografi dengan jawaban: tidak ada korelasi positif antara korupsi dan tingkat kemiskinan.
Saya cemberut dengan jawabannya. Sebab otak saya selama ini sungsang dengan isian adanya korelasi antara kemiskinan dengan korupsi.
Saya gak ingin masuk lebih dalam dengan pertanyaan itu. Saya gak percaya jawabannya. Saya ingin membiarkan kalimat sungsang korupsi dan kemiskinan itu terus ada di akar serabut otak saya. Waktu nanti yang membenarkan.
Bukan jawaban si guru besar.
Tentang ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin bisa diurai lewat pendekatan sederhana. Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan.
Tidak punya pekerjaan tetap, pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan, tak memiliki tempat tinggal, dan tidak terpenuhinya standar gizi minimal.
Kalau ini sih saya oke….
Saya setuju juga dengan variabel dalam penelitian dependen, maupun variabel independennya. Pengangguran, ipm maupun pdrb.
Sedangkan kemiskinan absolut mengacu pada suatu standar yang konsisten. Tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Bisa negara, provinsi atau kabupaten/kota.
Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.
Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata dan atau indikator atau kriteria yang digunakan.
Sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk …
Kembali ke budaya yang menyebabkan kemiskinan, saya tetap bersikukuh dengan kata korupsi. Tindakan memperkaya diri dengan jalan yang salah dan sangat tidak beretika. Maka dari itu dibutuhkan pendidikan moral.
Karena orang pintar tanpa etika yang baik sangat berbahaya dan merusak progress ekonomi bangsa.
Secara teoritis kemiskinan struktural yaitu keadaan miskin yang dialami oleh masyarakat dan bersumber dari struktur sosial.
Kemiskinan kultural lebih kepada budaya, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat seperti malas dan lemahnya etos kerja.
Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja.
Contoh kemiskinan kultural yang banyak terjadi di masyarakat “mbong”. Malas. Etos kerja yang rendah bak “toke bangku”.
Hahaha….[]
- Darmansyah adalah wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman*
