PORTALNUSA.com | SABANG – Seorang tokoh muda Sabang yang juga Wakil Sekretaris DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh, Putra Rizki Pratama mengingatkan manajemen PT ASDP tidak melindungi pegawai yang punya rekam jejak buruk yang bisa berdampak negatif terhadap perusahaan pelayaran tersebut.
Pernyataan itu disampaikan secara tertulis oleh Rizki Pratama yang juga Ketua Umum PB-Ippemas 2014-2016 menanggapi kekecewaan masyarakat akibat tak diizinkannya seorang warga (pasien rujukan) untuk menyeberang dari Balohan Sabang ke Banda Aceh dengan KMP BRR, Kamis sore, 3 Agustus 2023.
“Kasus itu sendiri sudah viral dan menjadi konsumsi publik secara luas. Masyarakat Sabang pada khususnya sangat menyayangkan terjadinya kasus itu. Kami berharap menjadi perhatian serius pihak ASDP,” tulis Putra Riziki Pratama dalam Pernyataannya.
Baca: Tak Diizinkan Naik KMP BRR, Pasien Rujukan dari Sabang Harus Gunakan Boat Nelayan
Ditegaskan Rizki, pihaknya menyesalkan perlakuan diskriminatif terhadap salah satu masyarakat Sabang yang sedang mengalami kondisi darurat.
Seharusnya, lanjut Rizki, sebagai entitas BUMN, petugas ASDP Sabang harus mampu memberi pelayanan terbaik apalagi Menteri BUMN Erick Thohir sudah mencanangkan tata nilai ‘AKHLAk’ sebagai corevalue yang harus diterapkan.
Terlepas dari sisi aturan yang berlaku, sejogjanya petugas harus mampu melayani dan menjelaskan dengan humanis kepada keluarga mengenai aturan yang berlaku.
Baca: Kasus Pasien Rujukan Tak Diizinkan Naik KMP BRR, Ini Penjelasan Pejabat ASDP
“Harus dipahami bahwa keluarga pasien dalam kondisi panik hanya berharap bisa naik kapal untuk menyeberang ke Banda Aceh,” kata Rizki.
Tokoh Muda Sabang yang juga Wakil Sekretaris DPD Pospera dan mantan Ketua Umum PB-Ippemas tersebut meminta GM ASDP Banda Aceh mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas atas gagalnya komunikasi humanis yang dibangun oleh petugas mereka.
“Terlebih lagi rekam jejak yang bersangkutan memang sudah sangat banyak mendapat catatan buruk di kalangan masyarakat Sabang,” ungkap Rizki.
Tgk Agam: ASDP Harus Evaluasi Oknum Pegawai Tak Punya Hati Nurani
Diharapkannya, GM ASDP Banda Aceh harus arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan ini. Jangan terkesan melindungi anggotanya dengan sikap dan jawaban normatif di media massa.
“Pertanyaan kami kepada GM ASDP Banda Aceh, apakah petugas mereka di pelabuhan Balohan memiliki otoritas untuk mengizinkan berangkat atau berhentinya kapal? Atau itu merupakan otoritas pihak lain?”
Diingatkan juga, Sabang adalah destinasi wisata internasional dan pelabuhan menjadi gerbang masuk utama. Jangan sampai wajah Kota Sabang tercoreng hanya karena ulah satu orang petugas yang tidak memahami karakter sebagai pelayan publik.
Jika ini terus dibiarkan, maka ASDP Banda Aceh harus ikut bertanggungjawab jika nantinya terjadi konflik sosial di Kota Sabang.
“Kita berharap ke depan petugas yang ditempatkan harus yang humanis, paham etika sebagai pelayan publik dan mampu membangun koordinasi antarpihak di pelabuhan,” demikian Putra Rizki Pratama.[]
