Aceh Tamiang dan Aceh Tengah Teken KAD di Meulaboh, Ini Tujuannya

Pj. Bupati Aceh Tengah, Ir. T. Mirzuan, MT (kiri) bersalaman dengan Pj Bupati Aceh Tamiang, Dr. Drs. Meurah Budiman, SH, MH (kanan) seusai menandatangani perjanjian Kerja Sama Antardaerah (KAD) bertajuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh Tahun 2023 di Meulaboh, Aceh Barat, Selasa 22 Agustus 2023. (Dok Prokopim Aceh Tamiang)

Laporan Saiful Alam, Aceh Tamiang

PORTALNUSA.com | ACEH BARAT – Pj Bupati Aceh Tamiang, Dr. Drs. Meurah Budiman, SH, MH bersama Pj Bupati Aceh Tengah, Ir. T Mirzuan, MT menandatangani perjanjian Kerjasama Antardaerah (KAD) yang berlangsung pada kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh Tahun 2023 di Meulaboh, Aceh Barat, Selasa 22 Agustus 2023.

Siaran pers yang diterima Portalnusa.com menyebutkan, agenda nasional yang diinisiasi oleh Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh tersebut bertujuan untuk pengendalian inflasi di kedua daerah.

“Perjanjian KAD itu kami teken sebagai salah satu langkah pengendalian inflasi di Aceh Tamiang dan Aceh Tengah. Ini bagian dari strategi penanganan inflasi kita,” kata Meurah Budiman.

Dijelaskannya, dalam kerja sama berdurasi tiga tahun itu, kedua daerah akan berfokus pada distribusi dan perdagangan komoditi hasil pertanian dan bahan pangan.

Kepala Perwakilan BI Aceh, Rony Widijarto Purubaskoro menyebutkan, kegiatan yang digelar pihaknya bertujuan membangun sinergitas mendorong produksi, hilirisasi, dan ketahanan pangan dengan digitalisasi ekonomi.

Dijelaskan, penguatan kerja sama antardaerah perlu dilakukan guna menyatukan langkah semua pemerintah daerah di Aceh. Terlebih, kondisi geopolitik global serta fenomena El Nino turut memengaruhi angka inflasi sebagai akibat harga bahan pangan yang fluktuatif.

Selain peningkatan kerja sama antardaerah juga dilakukan penguatan urban farming di kawasan perkotaan, penguatan jalur distribusi berdasarkan potensi yang ada di tiap daerah, serta digitalisasi ekonomi sektor pertanian untuk mendorong terciptanya efisiensi.

“Ini semua dapat diwujudkan melalui sinergi kita semua untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” kata Rony.

Sekretaris Daerah Aceh diwakili Asisten Perekomian dan Pembangunan, Mawardi mengatakan, pengendalian memerlukan inovasi dan konsistensi. Karenanya melalui forum GNPIP Aceh, Pemerintah Aceh mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan berkolaborasi melahirkan inovasi serta konsisten dalam pengendalian inflasi di Aceh.

Terakhir, Sekda Aceh Barat, Marhaban mewakili Pj. Bupati Mahdi Efendi mengungkapkan, Pemkab Aceh Barat sangat mengapresiasi GNPIP Aceh yang dihelat di Bumi Teuku Umar.

“Berkat KAD yang kami teken bersama sejumlah kabupaten tetangga, kami berhasil mengendalikan inflasi hingga diberikan penghargaan berupa dana insentif daerah dari Pemerintah Pusat,” tandas Marhaban disambut aplusan hadirin.

Kegiatan GNPIP di Aceh Barat ditutup dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah kelompok tani dan kelompok masyarakat binaan BI.

Penghargaan diberikan karena telah turut andil melahirkan inovasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta bersumbangsih dalam pengendalian angka inflasi di Aceh dan pencanangan gerakan tanam padi serentak yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan BI Aceh, Kepala BI Lhokseumawe, Asisten Perekonomian dan  Pembangunan.

Tampak hadir mendampingi Pj. Bupati Aceh Tamiang, antara lain Kadis Koperin Ibnu Azis, Kabag Pemerintahan Saflinawati, Kabag Hukum Dahlia Ahliana, Kabag Prokopim Azwanil Fakhri, dan Analis Perekonomian M. Syukri.[]