PORTALNUSA.com | JAKARTA – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan dirinya akan memperjuangkan revisi UUPA dengan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk desa (gampong) di Aceh minimal 10 persen.
Hal tersebut dikatakan Fachrul Razi usai Komite I menggelar pertemuan dengan Apdesi Aceh diwakili kepala desa (geuchik) se-Kecamatan Kutamakmur, Aceh Utara di Gedung B DPD RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis, 7 September 2023.
Fachrul yang dikenal vokal dalam memperjuangkan Otsus Aceh dan Kekhususan di Aceh menilai bahwa dana Otsus hanya dinikmati di provinsi dan kabupaten.
“Harusnya dengan kekhususan Aceh, dana Otsus harus berputar di desa bukan dinikmati hanya oleh oknum-oknum tertentu saja,” tegasnya.
Dalam hal ini Fachrul Razi mengatakan Komite I DPD RI mendorong percepatan pembahasan RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan memperhatikan kekhususan Aceh berdasarkan masukan dari Kepala Desa (Geuchik) di Aceh.
“Komite I DPD RI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan kesejahteraan aparatur dan perangkat desa, termasuk lembaga adat di Aceh dan menetapkan standarisasi SILTAP di semua desa dengan peningkatan anggaran yang lebih representatif, ” ujar Fachrul Razi.
Lebih lanjut dikatakan, Komite I DPD RI bersama Kepala Desa di Aceh akan memperjuangkan alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) minimal sebesar 10% diperuntukan bagi desa (gampong) di Provinsi Aceh dalam revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh.
Selanjutnya, terkait masa jabatan kepala desa, DPD RI juga akan memperjuangkan jabatan kepala desa di Aceh jangan hanya dua kali, tetapi akan memperjuangkan jangan ada pembatasan.
Terkait Bimtek kepala desa, Komite I DPD RI turut memberikan apresiasi karena ini sebagai bentuk transfer knowledge karena banyak kepala desa yang dapat belajar dari daerah-daerah lain di Indonesia.
“Hanya saja terkait Bimtek ini yang sedang dievaluasi oleh Komite I DPD RI adalah mengenai acara-acara dan materi yang ada dalam bimtek itu, kita ke depan Bimtek ini agar dioptimalkan dengan program-program pelatihan agar nantinya diadopsi dan diimplementasikan di masing-masing desa secara terukur dan optimal, dan ini adalah perjuangan DPD yang terus diperjuangkan,” tegas Fachrul.
Fachrul Razi mendukung adanya Bimtek. Karena menurutnya akan memperkuat kapasitas Geuchik di Aceh dengan adanya kunjungan ke daerah lain, dan mendapatkan perbandingan dalam perencanaan program di gampong.
“Bimtek kita perkuat dan kita evaluasi, bukan dihapuskan, karena anggaran yang digunakan juga kecil, hanya nol koma sekian persen dari dana desa. Jangan ada diskriminasi buat kepala desa, kenapa dinas, dewan dan pejabat daerah lainnya boleh lakukan kunjungan kerja dan bimtek keluar Aceh tapi bimtek Geuchik jadi sorotan,” tegas Fachrul Razi.
Fachrul Razi menekankan hingga saat ini belum ada temuan anggaran bimtek yang membuat kepala desa masuk penjara.
“Tapi kalau SPPD fiktif kepala daerah dan dinas itu banyak dimana-mana, artinya kami akan perkuat bimtek dengan agenda capacity building dan peran kepala desa dalam menyampaikan aspirasi desa sampai ke pusat,” tutupnya.[]
