Pers Aceh dalam Lintas Sejarah

Dikutip dari pwiaceh.com

PEKAN Kebudayaan Aceh (PKA) Ke-8 Tahun 2023 dijadwalkan dihelat pada 4-12 November 2023 di Banda Aceh.  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh yang merupakan salah satu asosiasi kewartawanan tertua dan terbesar di Indonesia mendapat kehormatan untuk mengisi salah satu stand yang disediakan panitia di Taman Ratu Safiatuddin. Selain PWI, panitia juga memfasilitasi ‘panggung’ yang sama untuk tiga asosiasi kewartawanan lainnya yang merupakan konstituen Dewan Pers, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).  Namun dalam masa persiapan menuju hari H, AJI menyatakan batal ikut. Maka tinggallah PWI, IJTI, dan PFI. Dari tiga organisasi itu, AJI dan IJTI akan menempati stand di Taman Ratu Safiatuddin sedangkan PFI di Taman Budaya Aceh, Banda Aceh. Di stand berukuran 3×6 meter itu nantinya–yang dikelola oleh PWI dan IJTI–akan ditampilkan berbagai materi terkait sejarah pers di Indonesia, regulasi, perlengkapan kerja dari masa ke masa, kepengurusan dari periode ke periode, dan materi edukasi tentang seluk beluk profesi kewartawan termasuk memberikan tip bagaimana menghadapi wartawan. Tulisan tentang Pers Aceh dalam Lintas Sejarah dirangkum Tim PWI Aceh dari berbagai sumber–termasuk dari tokoh-tokoh pers di daerah ini–menjadi salah salah satu materi yang akan ditampilkan dalam bentuk teks (brosur) maupun audio-visual di Stand PWI Aceh, arena PKA 8.  



Pers Aceh yang menjadi bagian dari Pers Nasional telah mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Semua itu menjadi bagian dari sejarah panjang organisasi profesi kewartawanan ini.

Kisah berawal pada Maret 1908 ketika di Kutaraja (kini Banda Aceh) terbit Surat Kabar Mingguan (SKM) Sinar Atjeh. Isinya banyak memuat artikel tentang kemajuan rakyat dan pendidikan. Namun masa hidup koran ini tidak lama dan tidak tercatat siapa pemimpinnya.

Juni 1908 para tokoh Aceh antara lain,  T. Chik Samalanga, Panglima Chik Bireuen, A. Manaf, T.R. Bujang, T. Ben, dan Yusuf Geurugok memberi modal untuk menerbitkan Surat Kabar SAMARATA, terbit di Medan dipimpin oleh RK. Mangun Atmojo.

Tahun 1910, di Langsa terbit Surat Kabar Utusan Rakyat, dicetak di Medan, dipimpin oleh wartawan kelahiran Idi, kabupaten Aceh Timur yaitu A. Xarim MS yang juga merangkap sebagai Pegawai V en W (Pekerjaan Umum/PU).

Tahun 1930, di Kutaraja terbit Mingguan Pergaulan dipimpin oleh Aminoeddin Pohan dibantu oleh Kamaroesjid dan Zainoel Baharoeddin.

Pada dasawarsa tahun 1930 juga terbit Suara Aceh dipimpin T.M. Oesman (Prof. T. M. Oesman Muhammady), terbit di Bireuen namun berumur tidak lama.

Tahun 1933, di Meulaboh terbit Majalah Ummumiyah dicetak di Medan di bawah pimpinan H. Abd Rahman Yatim dibantu oleh R. Usman Abdullah dan guru-guru Tamansiswa Meulaboh.

Pemuda yang berpendidikan dari Sekolah Islam banyak menerjunkan diri ke dunia persuratkabaran seperti Oesman Raliby, AR. Haji, A. Ghafur Achier, A. Hasjmy, A. Manaf El Zamzamy (Amelz), Amiruddin Aziz, dan Tgk Ismail Jacob.

Masa Revolusi

Aktivitas pers pada masa revolusi.(Sumber foto: Kumparan.com)

Awal September 1945, terbetik berita Proklamasi Kemerdekaan Indonsia. Berita tersebut belum jelas dan sumbernya belum diketahui masyarakat. Semua radio masih dikuasai oleh pemerintah Jepang, hubungan dengan luar daerah terputus sama sekali.

Berita Proklamasi tersebut sangat menarik di kalangan pemuda dan masyarakat. Atas dasar itu, pemuda-pemudi di Kutaraja yang dipelopori oleh Abdullah Arief mengumpulkan semua berita tentang proklamasi yang diperoleh dari sumber manapun, diketik sebanyak mungkin, disebarluaskan dan dikirim ke berbagai tempat.

Koordinator Pusat memperbanyak hasil ketikan itu di Kantor Kehakiman, bekas Kantor Atjeh Shimboen (di depan Percetakan Negara Banda Aceh), sekarang berdiri pertokoan.

Perhatian umum meluap-luap dan pemuda-pemuda belum merasa puas. Akhirnya mereka sepakat  menerbitkan surakabar, namun memerlukan izin dari Pemerintah Jepang yang masih berkuasa.

Dengan dipelopori oleh Abdullah Arief para pemuda mendatangi pemerintah Jepang di Kutaraja, memberitahukan bahwa mereka akan menerbitkan suratkabar. Tetapi pemerintah Jepang menolak tidak memberikan izin dengan alasan beberapa hari lagi sekutu akan datang dan menerbitkan suratkabar sendiri.

Larangan itu tidak diacuhkan oleh pemuda. Lalu di bekas Kantor Atjeh Shimboen, mereka menerbitkan Suratkabar Semangat Merdeka di bawah pengelolaan A. Hasjimy, Amel, Syahrief Helmi, Abdullah Arief, dan Ridwan. Kemudian Semangat Merdeka diambil alih oleh pemerintah dan diterbitkan secara harian. Namun tahun 1950 dihentikan penerbitannya karena instruksi Menteri Penerangan RI bahwa pemerintah tidak boleh menerbitkan suratkabar.

Tidak lama setelah Semangat Merdeka dihentikan penerbitannya, tahun 1951, terbit surat kabar swasta Tegas dipimpin A. Gani Mutiara dibantu oleh Motu-Mona sampai tahun 1953, permulaan bergolaknya peristiwa Aceh.

Selain itu, di Kutaraja diterbitkan Majalah Pahlawan oleh Sub Penerangan Tentara Aceh pimpinan AG. Mutiara, Majalah Dharma diterbitkan oleh Pesindo, Kebangunan Islam oleh Masyumi dan ada juga yang berskala stensilan yaitu Warta Dunia Internasional dan Bebas. Semuanya di Kutaraja.

Di Langsa, terbit Harian Pasifik, di bawah Pimpinan Oesman Adamy, stensilan Harian Gelora pimpinan A. Hakim Dalimunthe, Berjuang oleh Acha, Wijaya dan Dasar terbit di Kuala Simpang. Sedangkan di Bireuen terbit Berita BaruPantjaranSoesana dan banyak lagi tetapi tidak berumur panjang.

Percetakan surat kabar waktu itu, seluruh Indonesia sama. Leternya disusun dengan tangan (hanzdet). Mencetaknya lembaran timbal balik, seperti Percetakan Negara RI Banda Aceh sekarang.

Percetakan Negara di Kutaraja merupakan peninggalan Belanda bernama Aceh Drukkenj. Di seluruh Indonesia koran terbit sama hanya empat halaman, Keng Po (Kompas sekarang) Sin Po (Suara Pembaruan sekarang) maupun Mimbar UmumWaspada dan lainnya juga empat halaman.

Surat Kabar (SK) Peristiwa dengan oplah 3.500 dan merupakan koran pertama di Aceh yang dijual secara eceran di pasaran Kutaraja dengan penduduk hanya 1.500 jiwa. Harga eceran Rp 1,- (Satu Rupiah). Namun ketika terjadi peristiwa Cot Jeumpa Pulot, harga SK Peristiwa melonjak Rp 35,-.

Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, di Aceh terbit SK Cerminan Masyarakat pimpinan M. Yamin AD tahun 1952-1953. Selain itu terbit juga Harian Gelora Massa dengan Pimpinan Umum-nya,  R. Supeno, Pemred H. Syamaun, dan Wakil Pemred Acha.

Halaman depan suratkabar Soeara Atjeh yang menerakan alamat kantor redaksi dan pimpinan redaksi. (Sumber foto: Fb Aceh Tempoe Doeloe/Sinar Pidie)

Sewaktu peristiwa DI/TII Aceh pada September 1953, Surat Kabar yang terbit di Aceh waktu itu Tegas dan Gelora Masa dihentikan penerbitannya sampai sekarang.

Februari 1954, terbit SK Bijaksana dengan Pimpinan Umum Acha, dan Pemred H. Syamaun. Juni 1954 Acha mengundurkan diri dari SK Bijaksana kemudian menerbitkan Harian Peristiwa 14 Juli 1954, Acha sebagai Pemimpin Redaksi dan Wakil-nya, Borthans. Sebelumnya, Acha adalah koresponden untuk Aceh Pers Biro Indonesia “Aneta” Jakarta/Kantor Berita Belanda.

Tahun 1950-1953, Amir Husin AR menerbitkan Mingguan Mestika, Mingguan Bebas oleh AG Mutiara dan Husen Yusuf. Kemudian pada 1955-1957, Mingguan Rencong oleh Front Pemuda Aceh. Tahun 1956-1957 Majalah Gita oleh Acha dan M. Kasim AS.

Tahun 1960-1981 terbit SK Iskandar Muda; 1961-1966 terbit SPancacita oleh Husein Yusuf, M. Kasim AS, A. Gani Sulaiman, dan Sjamsul Kahar yang kemudian berubah nama menjadi Api Pancasila.

Masa Orde Baru

Almarhum Dahlan Sulaiman, salah seorang tokoh pers Aceh.

Tahun 1966, terbit SK Berjuang dipimpin Dahlan Sulaiman dan T. Syahrief Alamuddin. Surat Kabar ini hadir hingga 1967 dan selanjutnya berubah nama menjadi Harian Palapa pada 1977-1981.

Pada tahun 1966 terbit juga SWarisan Baru pimpinan Zulkifli Nyak. Kemudian pada 1968 terbit SK Mimbar Swadaya Pimpinan M. Nourhalidin. Majalah ini menjadi cikal bakal terbitnya Harian Serambi Indonesia yang menjadi koran terbesar di Aceh hingga saat ini.

Tahun 1967, Universitas Syiah Kuala menerbitkan Majalah Sinar Darussalam dipimpin A. Hasjmy dan kawan-kawan.

Pada tahun yang sama juga terbit SK Taufan dengan Pimpinan Borthans bersama Wakil Pimpinan T. Pribadi. Majalah ini bertahan hingga 1976.

Pada 1970, Humas Pemda Aceh menerbitkan Duta Pancacita dipimpin oleh Talsya. Kemudian pada 1972 terbit Aceh Post yang merupakan penggantian nama dari Api Pancasila.

Organisasi PWI

Antara tahun 1947 sampai dengan tahun 1952 tidak banyak yang mengetahui tentang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Aceh, karena sibuk menghadapi perjuangan.

Barulah pada akhir tahun 1952 disusunlah kembali pengurus organisasi Persatuan Wartawan Indonesia yang pertama yaitu:

Ketua: Bustamam dari PIA (sebelum PIA digabung dengan Antara), terakhir sebagai Pegawai Tinggi pada Departemen Perindustrian.

Wakil Ketua: Ridwan dari Harian Tegas

Sekretaris: Amiruddin dari RRI Banda Aceh

Bendahara: Haji Syammaun dari Harian Bijaksana (terakhir sebagai tokoh PNI di Aceh)

Anggota: Matumona dari Harian Tegas (kemudian sebagai salah seorang pengasuh Majalah Selecta); Ismail Yakub, (Prof. Tgk. Ismail Yakub Rektor IAIN di Semarang); A. G. Mutiara.

Dalam tahun 1953-1955 akibat meletusnya peristiwa Aceh, maka Surat Kabar Tegas dan lain-lain, kecuali Bijaksana, dibredel dan kemudian pada tahun 1955 dibentuk lagi dengan susunan pengurusnya antara lain,

Ketua: Haji Syammaun dari Harian Bijaksana

Wakil Ketua: Acha dari Harian Peristiwa

Sekretaris: Tajuddin Amin, sekarang wartawan Antara di Serang, Jawa Barat.

Wakil Sekretaris: Sanusi AS, sekarang pegawai Kanwil Deppen di Banda Aceh.

Bendahara: T. Bordansyah dari Peristiwa, sekarang tokoh Partai PDI di Daerah Istimewa Aceh.

Dari tahun 1955 sampai dengan 1961 PWI Aceh vakum lagi, barulah pada tahun 1961 dibentuk lagi dengan pengurusnya,

Ketua: Mohd. Kasim AS dari Harian Pancacita (kemudian berubah menjadi Harian Aceh Post).

Sekretaris: Tia Huspia, juga dari Harian Pancacita (terakhir menjadi wartawan Sinar Harapan di Banda Aceh).

Sejak Kongres PWI di Pasir Putih, Jawa Timur, PWI Aceh dibekukan karena tidak mengirim utusan, karena penertiban pers di Banda Aceh di kala itu lesu, kekurangan dana. Namun setelah itu kelesuan hilang dengan bangkitnya surat kabar-surat kabar baru di Banda Aceh sebagai korannya Angkatan 66, yang menentang PKI.

Periode Angkatan 66

Kebangkitan Angkatan 66 di Daerah Istimewa Aceh mempunyai arti tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan Pers didaerah ini.

Seiring dengan lahirnya kesatuan-kesatuan aksi seperti KAPPI dan KAMI lahir pula surat kabar-surat kabar pembawa suara mereka, dipelopori oleh Mingguan KAPPI BERJUANG yang terbit di awal tahun 1966, kemudian disusul oleh Mingguan KAMI terbit pada pertengahan tahun yang sama dan kemudian disusul oleh Mingguan NUSANTARA BARU sebagai pembawa suara Gasbiinda telah memperkuat barisan Pers di Aceh.

Sebelumnya hanya ada dua penerbitan Mingguan yaitu API PANCASILA pembawa suara IPKI dari Mingguan Angkatan Bersenjata yang muncul sewaktu-waktu.

Pada 1968 kegiatan Kesatuan Aksi mulai melemah dan adanya larangan terbit terhadap surat kabar oleh karena tidak dikelola suatu badan hukum seperti Yayasan atau PT, maka pengasuh-pengasuh pers muda tersebut meneruskan profesi yang baru dimulai dengan mendirikan surat kabar sendiri.

Bekas pengasuh KAPPI BERJUANG yang disponsori oleh M. Dahlan Sulaiman dan kawan-kawan, mendirikan Mingguan BERJUANG dan bekas pengasuh Mingguan KAMI yang disponsori oleh M. Nur Majid, SH dan kawan-kawan mendirikan Mingguan MIMBAR SWADAYA. Dan sejak itu pengasuh-pengasuh Pers muda yang tadinya muncul sebagai amatir karena tuntutan dan kehendak suasana mulai memasuki dunia pers professional.

Periode 1968 – 1972

Sehubungan dengan ramainya dunia pers dan kewartawanan di Aceh, maka terasa pula kebutuhan akan organisasi sebagai wadah tempat bersatu para wartawan. Maka pada tahun 1968 dengan disponsori oleh saudara M. Dahlan Sulaiman, Pemimpin Umum/Pemred Mingguan BERJUANG.

Sersan Mayor (U) Zainuddin Luthfi dan Sersan Mayor (L) Sarfini Saleh, keduanya staf redaksi Mingguan Angkatan Bersenjata, dengan mengambil tempat di perwakilan Angkatan Laut di Banda Aceh, Jalan Pante Perak No.1, berhasil dibentuk kembali PWI Perwakilan Banda Aceh dengan susunan pengurus,

Ketua: Anwar Zeats (Letkol AD) dari Mingguan Angkatan Bersenjata.

Wakil Ketua: T. Syarif Alamudin dari Mingguan  Berjuang.

Sekretaris: M. Dahlan Sulaiman dari Mingguan Berjuang.

Wakil Sekretaris:  M. Jusuf Ubit dari Mingguan Angkatan Bersenjata.

Bendahara: Muji Budiman dari Mingguan Nusantara Baru.

Kemudian, dengan kemurahan hati Panglima Kodam I Iskandar Muda, Brigjen Teuku Hamzah Bendahara (alm) kepada pengurus PWI yang baru ini diberikan izin untuk mempergunakan salah satu bangunan di Kompleks Baperis sebagai kantor sementara.

Dua bulan setelah didirikan kembali, PWI Aceh yang belum mendapatkan status dan pengesahan dari Pengurus Pusat turut diundang untuk menghadiri Kongres VII PWI di Banjarmasin.

Hadir dalam Kongres tersebut Anwar Zeats (Ketua) dan M. Dahlan Sulaiman (Sekretaris).

Dalam kongres itu pula PWI Perwakilan Banda Aceh beserta pengurusnya yang baru terbentuk dan disahkan sehingga secara penuh dapat mengikuti sidang-sidang sebagai peserta.

Dalam periode ini pula PWI telah mempunyai wakil di DPRD Tk-I Daerah Istimewa Aceh yang diwakili oleh Said Hasan Baabud yang ditempatkan melalui Sekber Golkar sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/1968 (Permen Nomor 12) yang di samping mewakili wartawan juga mewakili kelompok seniman.

Setelah Pemilihan Umum 1971, wakil wartawan di DPRD tersebut diganti oleh M. Jusuf Ubit yang diorbitkan melalui kelompok 3 Non Golkar, Non Partai dan Non ABRI).

Periode 1972-1977

Dalam periode ini kepengurusan PWI dilakukan peremajaan yakni,

Ketua: Anwar Zeats dari Mingguan Angkatan Bersenjata

Wakil Ketua: Tia Huspia mewakili Atjeh Post.

Sekretaris: T.M. Yunus dari RRI

Wakil Sekretaris: Badrus Salamoni dari Kodam Iskandar Muda

Bendahara: M. Dahlan Sulaiman dari Mingguan Berjuang

Kepengurusan ini dilengkapi dengan seksi-seksi.

Dalam periode ini keanggotan wartawan yang berada di Banda Aceh yang bersifat Anggota Muda diusahakan menjadi Anggota Biasa.

Dengan banyaknya Anggota Biasa ini kemudian PWI Perwakilan Banda Aceh ditingkatkan statusnya dari Perwakilan PWI menjadi PWI Cabang Banda Aceh.

Pada tahun 1975, yakni pada waktu Brigjen A. Rivai Harahap sebagai Panglima Kodam I Aceh, membantu PWI dengan memberikan sebuah ruangan kantor untuk PWI di Kompleks BTU, Jalan Diponegoro, Banda Aceh. Kantor berukuran 8×12 meter tersebut sebagai ganti kantor di Kompleks Baperis.

Walaupun dalam keadaan yang sangat darurat, namun PWI sempat berkantor di Kompleks BTU sampai akhir 1977. Sejarah itu berakhir ketika bangunan tua dan lapuk itu dibongkar oleh seorang pemborong Cina dan digantikan dengan bangunan baru.

Periode 1977 – 1981 – 1985

Disebabkan kesibukan-kesibukan dalam bidang kemiliteran, Anwar Zeats akhirnya membentuk pengurus baru PWI, dengan suatu kepengurusan sebagai berikut,

Ketua: Tia Huspia dari Atjeh Post/LKBN Antara

Wakil Ketua: M. Dahlan Sulaiman dari Surat Kabar PALAPA

Wakil Ketua:  T. Syarif Alamuddin dari Atjeh Post/Harian Waspada

Sekretaris: M. Yusuf Ubit dari Surat Kabar Atjeh Post/Kompas

Wakil Sekretaris: H. Sjamsul Kahar dari Surat Kabar Atjeh Post/Kompas

Bendahara I: Bahrulwalidin dari Surat Kabar Atjeh Post

Bendahara II: M. Noer Halidin dari Surat Kabar Mimbar Swadaya

Kepengurusan ini dilengkapi dengan seksi-seksi.

Mulai periode kepengurusan ini pula PWI Cabang Banda Aceh berhasil membentuk Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Cabang Banda Aceh pada tahun 1977 sedangkan pada waktu itu di tingkat Pusat belum lagi terbentuk IKWI.

Kegiatan IKWI di Aceh pada mulanya mengadakan arisan, tugas-tugas sosial, terutama membantu keluarga para wartawan yang ditimpa musibah/kemalangan.

Pengurus PWI Aceh Masa Bakti 1985 – 1991

Ketua: H. Sjamsul Kahar (Harian Kompas)

Wakil Ketua: Syarief Harris (Harian Suara Pembaruan)

Pengurus PWI Cabang Daerah Istimewa Aceh Periode 1991 – 1995

Ketua: H. Sjamsul Kahar (Harian Kompas)

Wakil Ketua Bidang Organisasi: H. Syarief Harris (Harian Suara Pembaruan)

Wakil Ketua Bidang Pendidikan: Tr. Za’im Husein (Mingguan Atjeh Post); Drs. H. Suhari Juwoto (TVRI)

Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan: H. Harun Keuchik Leumiek (Harian Analisa)

Sekretaris: Boestamam Aly (Harian Analisa)

Wakil Sekretaris: Achmad Faried (LKBN Antara), Drs. A. Dahlan TH (Harian Suara Karya)

Bendahara: A. Gani Sulaiman (Mingguan Atjeh Post)

Wakil Bendahara: Ismail M. Syah (Harian Serambi Indonesia)

Kepengurusan ini dilengkapi dengan seksi-seksi.

Pengurus PWI Aceh Masa Bakti 1995 – 1999

Ketua: H. Sjamsul Kahar (Harian Kompas)

Wakil Ketua Bidang Organisasi: Boestamam Aly (Harian Analisa)

Wakil Ketua Bidang Pendidikan: H. Harun Keuchik Leumiek (Harian Analisa)

Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan: Drs. M. Yamin Hassan, SH (TVRI)

Sekretaris: Drs. A. Dahlan TH (Harian Suara Karya)

Wakil Sekretaris: Darmansyah (Harian Serambi Indonesia)

Bendahara: Ismail M. Syah (Harian Serambi Indonesia)

Wakil Bendahara: Syahruddin Hamzah (LKBN Antara)

Kepengurusan ini dilengkapi dengan seksi-seksi.

Kepengurusan tahun 1995–1999 diperpanjang satu tahun oleh PWI Pusat hingga tahun 2000 karena PWI Cabang Aceh tidak dapat melaksanakan Konfercab akibat terjadi gangguan keamanan antara TNI/Polri dengan GAM.

Pengurus PWI Aceh Masa Bakti 2000 – 2005

Ketua: Adnan NS, S. Sos (Harian Waspada)

Wakil Ketua Bidang Organisasi: Drs. A. Dahlan TH (Harian Suara Karya)

Wakil Ketua Bidang Pendidikan: Syahruddin Hamzah (LKBN ANTARA)

Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan: Pungi Arianto Toweran, S. Sos (Hr. Analisa)

Sekretaris: Asnawi Kumar (SK. Aceh Ekspres)

Wakil Sekretaris I: Aswin F Choky (RRI)

Wakil Sekretaris II: Drs. Ameer Hamzah (Hr. Serambi Indonesia)

Bendahara: Aldin Nainggolan (Harian Waspada)

Wakil Bendahara:  Sakdiah, S. Sos (TVRI)

Kepengurusan ini dilengkapi dengan seksi-seksi.

Pengurus PWI Cabang Aceh Masa Bakti 2005 – 2010

Ketua: Drs. H. A. Dahlan TH (Hr. Suara Karya)

Waket Bid. Organisasi: Ismail M. Syah (Hr. Serambi Indonesia)

Waket Bid. Pembelaan Wartawan: T. Mansyursyah, SH (Harian Waspada)

Waket Bid. Pendidikan: Drs. Saidulkarnain Ishak (LKBN Antara)

Waket Bid. Kesejahteraan: Ir. Basri Ali (Tabloid Modus)

Sekretaris: Drs. Bukhari M. Ali (Hr. Serambi Indonesia)

Wakil Sekretaris I: Drs. Burhanuddin Usman (SKU Media NAD)

Wakil Sekretaris II: M. Yusuf Abdullah (TVRI)

Bendahara: Aldin Nainggolan (Harian Waspada)

Wakil Bendahara: Dra. Rohana Mahmud (RRI Banda Aceh)

Kepengurusan ini dilengkapi dengan seksi-seksi.

Pengurus PWI Cabang Aceh Masa Bakti 2010-2015

Ketua: Tarmilin Usman, SE, M.Si (SK Haba Rakyat)

Waket Bid. Organisasi: Muhammad Saleh, SE (Tabl. Modus Aceh)

Waket Bid. Pembelaan Wartawan: M. Nasir Nurdin (Hr. Serambi Indonesia)

Waket Bid. Pendidikan: T. Maimun Umar (LPP-TVRI)

Waket Bid. Kesejahteraan: Drs. HT Anwar Ibrahim (Hr. Medan Bisnis)

Sekretaris: Iskandarsyah (Hr. Waspada)

Wakil Sekretaris I: Muhammad Saman, S. Ag (Hr. Analisa)

Wakil Sekretaris II: Drs. Almasri (RRI Cab. Medan)

Bendahara: Azhari, SE (Hr. Medan Bisnis)

Wakil Bendahara: Muhammad Zairin, SH (Hr. Waspada)

Kepengurusan ini dilengkapi dengan seksi-seksi dan dua direktur, yakni:

Direktur LBH: T. Mansursyah, SH (Hr. Waspada)

Direktur Pendidikan & Latihan: Iranda Novandi, S.Sos (Hr. Analisa)

Namun Kepengurusan PWI Cabang Aceh masa bakti 2010-2015 ini terjadi penyempurnaan dua kali. Pertama sesuai SK PWI Pusat Nomor: 218-PGS/PP-PWI/2010 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus Antar Waktu PWI Cabang Aceh masa bakti 2010-205 tanggal 2 November 2011, dengan susunan pengurus,

Ketua: Tarmilin Usman, SE, M.Si (SK Haba Rakyat)

Wakil Ketua Bidang Organisasi: Drs. HT Anwar Ibrahim (Hr. Medan Bisnis)

Waket Bid. Pembelaan Wartawan: M. Nasir Nurdin (Hr. Serambi Indonesia)

Waket Bid. Pendidikan: T. Maimun Umar (LPP-TVRI)

Waket Bid. Kesejahteraan: Abdul Muthallib  (Hr. Realitas)

Sekretaris: Iskandarsyah (Hr. Waspada)

Wakil Sekretaris I: Muhammad Saman, S.Ag (Hr. Analisa)

Wakil Sekretaris II: Drs. Al Masri (RRI Cab. Medan)

Bendahara: Azhari, SE (Hr. Medan Bisnis)

Wakil Bendahara: Muhammad Zairin, SH (Hr. Waspada)

Kepengurusan ini dilengkapi dengan seksi-seksi dan dua direktur, yakni:

Direktur LBH: Legiono Tarigan (Hr. Mimbar Umum)

Direktur Pendidikan & Latihan: Iranda Novandi, S.Sos (Hr. Analisa)

Penyempurnaan yang kedua sesuai SK PWI Pusat Nomor: 355-PGS/PP-PWI/2012 tentang Penyempurnaan Susunan Antar Waktu PWI Cabang Aceh masa bakti 2010-205, tanggal 19 Oktober 2012, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua: Tarmilin Usman, SE, M.Si (SK Haba Rakyat)

Wakil Ketua Bidang Organisasi: Drs. HT Anwar Ibrahim (Hr. Medan Bisnis)

Waket Bid. Pembelaan Wartawan: M. Nasir Nurdin (Hr. Serambi Indonesia)

Waket Bid. Pendidikan: T. Maimun Umar (LPP-TVRI)

Waket Bid. Kesejahteraan: H. A. Muthallib Ibrahim, SE, M.Si (Hr. Realitas)

Sekretaris: Aldin Nainggolan (Hr. Waspada)

Wakil Sekretaris I: Muhammad Saman, S.Ag (Hr. Analisa)

Wakil Sekretaris II: Muhammad Zairin, SH (Hr. Waspada)

Bendahara: Azhari, SE (Hr. Medan Bisnis)

Wakil Bendahara: Drs. Al Masri (RRI Cab. Medan)

Kepengurusan ini dilengkapi dengan seksi-seksi dan dua direktur, yakni:

Direktur LBH: Legiono Tarigan (Hr. Mimbar Umum)

Direktur Pendidikan & Latihan: Iranda Novandi, S.Sos (Hr. Analisa)

Pengurus PWI Aceh Masa Bakti 2015-2020

Ketua: Tarmilin Usman, SE, M.Si (beritamerdeka)

Waket Bid. Organisasi: Zainal Arifin (Hr. Serambi Indonsia)

Waket Bid. Pendidikan: Iranda Novandi, S. Sos (Hr. Analisa)

Waket Bid. Pembelaan Wartawan: T. Haris Fadhillah (LPP-RRI)

Waket Bid. Kesejahteraan: H. T. Maimun Umar, SE, M.Si (LPP-TVRI)

Waket Bid. Kerjasama: Ramadansyah (beritamerdeka)

Sekretaris: Aldin Nainggolan (Waspada)

Wakil Sekretaris I: Muhammad Saman, S.Ag (Analisa)

Wakil Sekretaris II: Muhammad Zairin,SH (Waspada)

Bendahara: Azhari, SE (beritamerdeka)

Wakil Bendahara: Sulaiman, SE (Hr. Rakyat Aceh)

Kepengurusan ini dilengkapi dengan seksi-seksi.

Kepengurusan PWI Provinsi Aceh masa bakti 2015-2020 tersebut berakhir pada 3 Desember 2020. Namun Konferensi Provinsi PWI Aceh untuk memilih ketua baru dan menyusun program kerja baru dilaksanakan pada 19-21 November 2021 di Banda Aceh. Penundaan konferensi tersebut disebabkan Indonesia dilanda Covid-19. Sehingga kepengurusan PWI Aceh diperpanjang otomatis selama enam bulan oleh PWI Pusat. Kemudian pengurus PWI Aceh meminta diperpanjang kembali selama enam bulan kepada PWI Pusat dengan alasan konferensi provinsi tidak dapat dilaksnakan karena Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh masih zona merah pandemi Covid-19 di mana kegiatan-kegiatan bersifat kerumunan dibatasi.

Konferensi PWI Provinsi Aceh baru terlaksana pada 19-21 November 2021 di Banda Aceh.

Pengurus PWI Provinsi Aceh Masa Bakti 2021-2026

Ketua: M. Nasir Nurdin (The Aceh Post)

Wakil Ketua Bidang Organisasi: Zainal Arifin (Hr. Serambi Indonesia)

Wakil Ketua Bidang Pendidikan: Asnawi Kumar (Media Pos Aceh)

Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan: Azhari, S. Sos (LKBN Antara)

Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan: Muhammad Saman, S.Ag (Hr. Analisa)

Wakil Ketua Bidang Kerjasama: T. Haris Fadhillah (LPP-RRI)

Wakil Ketua Bidang Media Siber-Multimedia: Safriadi (Hr. Serambi Indonesia)

Sekretaris: Muhammad Zairin (Hr Waspada)

Wakil Sekretaris I: Azwani Awi (Acehonline)

Wakil Sekretaris II: Abdul Hadi (Aceh TV)

Bendahara: Sulaiman, SE (Hr. Rakyat Aceh)

Wakil Bendara: Dian Fatayati (beritamerdeka.net)

SEKSI-SEKSI

Seksi Wartawan Olahraga (SIWO)

Ketua: Imran Thaib (Serambi Indonesia); Wakil Ketua: Jufrizal (Aceh TV);  Sekretaris: Sudirman Mansyur (Media Pos Aceh); Anggota: Saifullah (Serambi Indonesia);  Saiful Alam (The Aceh Post).

Seksi Wartawan Pendidikan

Ketua: Muhammad Ifdhal (LKBN Antara); Wakil Ketua: Masrizal (Metropolis)

Seksi Wartawan Organisasi dan Keanggotaan

Ketua: Muhammad Nazar Ahadi (AJNN);  Sekretaris: Reza Gunawan (Aceh Online)

Seksi Wartawan Kesejahteraan

Ketua: Sadhali (LPP-RRI); Sekretaris: T Pribadi (Aceh Ispirasi)

Seksi Wartawan Keagamaan

Ketua: Idris Ismail (Serambi Indonesia);  Sekretaris: M Yusuf Abdullah (Aceh TV); Anggota: Afrizal (Pena Post)

Seksi Wartawan Hukum

Ketua: Fauzul Husni (AJNN); Sekretaris: Abdul Hadi Djuli (Realitas);  Anggota: Barlian Erliandi (Analisa)

Seksi Wartawan Kerja Sama Antarlembaga

Ketua: Misbahuddin (Serambi Indonesia);  Sekretaris: Gito Rolis (Waspada)

Seksi Wartawan Media Cetak

Ketua: Said Kamaruzzaman (Serambi Indonesia);  Sekretaris: Jalaluddin Z Ky (Media Aceh)

Seksi Wartawan Media Radio dan TV

Ketua: Syahril Ahmad (LPP-RRI);  Sekretaris: Fajariana (TVRI);  Anggota: Tisi Maulidya Putri (LPP-RRI)

Seksi Wartawan Media Siber, Multimedia dan Fotografi

Ketua: Muhammad Haris SA (LKBN Antara);  Sekretaris: Dedi Irawan (Aceh Bisnis);  Anggota: Ikhsan (Aceh Standar)

Seksi Wartawan Polkam

Ketua: Mursal Ismail (Serambi Indonesia); Sekretaris: Muhajir (Acehtrend);  Anggota: Saifuddin (Acehwow)

Pengurus PWI Aceh Masa Bakti 2021-2026 ini dilantik oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari pada 6 Desember 2021 di Kota Sabang.

Sekretariat Termegah

Gedung PWI Aceh di Jalan T. Angkasah, kawasan Simpang Lima, Banda Aceh. (Foto Syahrul Ramadhan/PWI Aceh)

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh yang ditandatangani oleh Hadi Thayeb, diberikan satu toko di Jalan T. Alaidin Mahmudsyah Nomor 2A  (yang juga salah satu toko yang dibangun di bekas BTU) untuk Sekretariat PWI Aceh. Hingga kini toko tersebut masih menjadi aset PWI Aceh.

Toko itu terdiri atas tiga lantai. Lantai I untuk Kantor PWI Aceh, lantai II Kantor LKBN Antara dan Lantai III untuk Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS).

Namun SPS yang saat itu dipimpin M. Noerhalidin tidak aktif, maka dipinjampakaikan untuk Kantor Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Aceh.

Lobi Kantor PWI Aceh. (Dok PWI)

Pihak PRSSNI kemudian meminta lantai III tersebut sebagai Kantor PRSNI kepada Pemerintah Aceh dan diterbitkan SK Gubernur Aceh, Abdullah Puteh.

Setelah sekian lama berkantor di toko bekas BTU tersebut, PWI Aceh mendapat tanah dari Pemko Banda Aceh yang saat itu di bawah kepemimpinan Wali Kota Baharoeddin Yahya. Lokasi tanah di Jalan T. Angkasah No. 3 Simpang Lima, Kuta Alam yang kemudian dijadikan lokasi berdirinya Gedung Kantor PWI Aceh.

Pembangunan Gedung PWI Aceh dimulai pada masa Gubernur Aceh, Ibrahim Hasan. Gedungnya didesain oleh Nova Iriansyah yang kemudian menjadi Wagub Aceh berpasangan dengan Irwandi Yusuf dan selanjutnya juga dipercayakan sebagai Plt.

Aula Serba Guna Kantor PWI Aceh. (Dok PWI)

Gedung yang sangat strategis dan berada di pusat ibu kota Provinsi Aceh itu dibangun dua lantai dilengkapi basemant. Gedung itu sendiri dibangun pada masa kepengurusan PWI Cabang Daerah Istimewa Aceh 1991-1995 dengan Ketuanya H. Sjamsul Kahar. Pimpinan Proyek dipercayakan kepada H. Harun Keuchik Leumiek dan Sekretaris Boestamam Aly.

Gedung PWI yang megah itu diresmikan Menteri Penerangan RI, Harmoeko dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Ibrahim Hasan pada 18 Februari 1993.

Gedung PWI Aceh tersebut sudah pernah direhab sebanyak empat kali terutama bagian interior dan basemant pascastunami oleh BRR NAD-Nias tahun 2008. Kemudian pada masa Gubernur Zaini Abdullah tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya, ketika Pj. Gubernur Ahmad Marzuki tahun 2023 (Kepengurusan PWI Aceh Periode 2021-2026 dipimpin Nasir Nurdin) dilakukan rehab lagi yang membuat Gedung PWI Aceh semakin megah bahkan masih menjadi yang terbaik di Indonesia.[]