Dana Hibah dari BNPB untuk Aceh Barat Masih Sebatas Angka, Bukan untuk Penanganan Dampak Banjir

Asisten I Pemkab Aceh Barat didampingi Plt Kalak BPBD Aceh Barat, Jamal Mirda dan Kadis PUPR Aceh Barat, saat menerima catatan besaran angka dana hibah dari BNPB, Minggu, 26 November 2023. (Dok Catat.co)

PORTALNUSA.com | MEULABOH – Plt Kalak BPBD Aceh Barat, Jamal Mirda angkat bicara mengenai peruntukan dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 250 juta.

Dana sebesar Rp 250 juta tersebut sempat ramai di media setelah Wakil Ketua Komisi III DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani mengatakan bahwa dana itu sudah diberikan oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB kepada pihak BPBD Aceh Barat, Minggu, 26 November 2023.

Baca: Dana Hibah Pusat untuk Penanganan Pascabanjir di Aceh Barat ‘Menghilang’

“Bagaimana dana itu cair, sementara butuh waktu dan prosedur standar pengusulannya. Saat itu diberi tahu jika BNPB akan membantu dana dalam masa darurat, dan kami diminta membuat usulan ke Jakarta,” kata Jamal Mirda dalam keterangan persnya yang dirilis oleh Diskominsa Aceh Barat, Minggu, 10 Desember 2023.

Jamal Mirda juga meluruskan kegunaan dana hibah itu, juga bukan untuk penanggulangan banjir, yang tentu saja sangat naif jika hanya Rp 250 juta.

Sementara dampak banjir Aceh Barat yang telah dinyatakan oleh Pj Bupati Mahdi Efendi sebagai darurat banjir, tentu saja membutuhkan dana setidaknya belasan miliar rupiah. Karena menyangkut infrastruktur terutama fasilitas publik, perumahan serta lainnya. Angka Rp 250 juta tentu tak bisa dijadikan patokan untuk penanganan pascabanjir.

“Yang benar, kala itu pihak BNPB menyatakan kesediaan membantu Rp 250 juta untuk operasional posko banjir dan mendukung tindakan penyelamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, bukan untuk penanganan infrastruktur pascabanjir,” tegasnya.

Di sisi lain disebutkan, saat banjir melanda sedikitnya 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat, pihak BPBD serta jajaran terkait mendirikan posko bencana dalam masa darurat. Operasional Posko itulah yang oleh pihak BNPB diakui akan dibantu lewat dana hibah Rp 250 juta.

“Itu yang dikatakan oleh Pak Deputi, namun beliau meminta kami mengusulkan dulu melalui proposal, dan juga tahapan standar lainnya. Kami telah mengusulkan itu, dan sejauh ini dana itu belum ada tanda-tanda turun,” ujanya.

Ia berharap semua kalangan menyadari kondisi yang sebenarya, hingga tidak membuat munculnya sakwasangka.[]