PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Banda Aceh masih seperti benang kusut yang menuntut kejelian semua pihak untuk mengurainya sehingga melahirkan solusi yang benar-benar pro-rakyat tanpa melanggar aturan.
Persoalan PKL di Banda Aceh juga menjadi perhatian Ketua Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Aceh, Muhammad Balia.
Menurut Balia, ketegangan yang terjadi antara PKL Jalan Tgk Chik Pante Kulu dengan Pemko Banda Aceh mengindikasikan ada sesuau yang masih mengganjal.
“Harus diakui bahwa persoalannya sangat dilematis, sehingga menuntut adanya cara penyelesaian yang tepat agar otoritas kota ini tidak dianggap menzalimi PKL,” kata Balia.
Diakui Balia, Pemko Banda Aceh sudah berusaha menyiapkan lokasi alternatif di Lantai III Pasar Aceh sebagai solusi atas penertiban PKL Jalan Tgk Chik Pante Kulu. Namun, keputusan ini belum dianggap sebagai solusi yang berpihak pada kepentingan PKL.
“Penolakan yang ditandai aksi demo PKL ke Kantor Wali Kota Banda Aceh beberapa hari lalu mengindikasikan masih ada persoalan dalam kebijakan relokasi itu,” kata sosok Bacalon Wali Kota Banda Aceh yang akrab disapa Abi Balia tersebut kepada media ini, Sabtu, 11 Mei 2024.
Dia berharap Pemko Banda Aceh serius menanggapi aspirasi PKL dengan menggelar rapat terbuka melibatkan PKL agar keputusan yang lahirnya bisa diterima semua pihak.
Dikatakan Balia, Pemko Banda Aceh bukan hanya menyediakan lokasi baru di Lantai III Pasar Aceh untuk PKL Jalan Tgk Chik Pante Kulu tetapi juga menggratiskan sewa lapak selama tiga bulan pertama.
Pemko Banda Aceh mengharapkan agar kebijakan ini dapat menjadi stimulus positif bagi para pedagang untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.
Kendati demikian, Muhammad Balia menyatakan solusi penggratisan sewa lapak selama tiga bulan pertama belum menjawab kegetiran PKL.
Relokasi ke Lantai III Pasar Aceh dikeluhkan oleh PKL karena sepi sehingga dagangan mereka tidak laku.
Menanggapi kondisi itu, Balia meminta Pemko Banda Aceh bertanggung jawab untuk mempromosikan lokasi baru tersebut agar diketahui secara luas. “Pemko Banda Aceh bisa menggunakan berbagai media promosi termasuk di media massa,” tandasnya.
Langkah strategis
Menurut Balia, ada beberapa program strategis yang bisa dilakukan Pemko Banda Aceh untuk menggairahkan kunjungan masyarakat ke Lantai III Pasar Aceh. Di antaranya pembagian kupon (voucher) jenis tertentu kepada masyarakat yang berbelanja di Lantai III Pasar Aceh.
Misalnya, kata Balia dibuat program bagi pengunjung yang berbelanja dengan jumlah tertentu berhak mendapatkan voucher. Voucher itu nantinya bisa ditukarkan dengan sesuatu yang disediakan oleh Pemko Banda Aceh.
“Meski itu terkesan sederhana tetapi akan ada stimulus yang bisa menggairahkan pengunjung berbelanja di lokasi baru PKL,” ujar Balia.
Selain itu, Balia juga meminta Pemko Banda Aceh untuk menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajarannya untuk berbelanja di lokasi baru PKL.
Ini penting supaya semua unsur Pemko Banda Aceh ikut merasa bertanggung jawab dan menjadi garda terdepan bagi penguatan ekonomi PKL.
“Ini kan kebijakan Pemko Banda Aceh maka semua unsur harus terlibat menjadi penyokong penguatan ekonomi PKL di lokasi baru itu,” tuturnya.
Rutin edarkan Bansos
Balia juga meminta Pemko Banda Aceh rutin mengedarkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada PKL yang direlokasi.
Menurut Balia, kebijakan relokasi telah menyebabkan PKL terdampak secara ekonomi.
“Nah, sambil menunggu kondisi normal, bansos menjadi salah satu solusi bagi PKL untuk tetap menjaga dapur mereka tetap berasap. Artinya, harus ada tanggung jawab pendampingan selama kondisi PKL belum normal di lokasi baru,” kata Muhammad Balia.
Lokasi permanen
Selain Lantai III Pasar Aceh sebagai titik relokasi PKL Tgk Chik Pante Kulu, Pemko Banda Aceh juga perlu memikirkan lokasi permanen untuk jangka panjang.
Secara konstruksi, lanjut Balia, Lantai III Pasar Aceh terlalu tinggi untuk diakses oleh masyarakat. Biasanya, pengguna jasa pasar tidak mau ribet ketika berbelanja, apalagi yang mengharuskan mereka menaiki tangga.
“Tentu ini menjadi permasalahan tersendiri, sehingga Pemko Banda Aceh perlu mencari lokasi strategis lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Bukankah filosofi pasar adalah terbangunnya interaksi positif, nyaman, dan aman bagi pedagang dan konsumen,” demikian Muhammad Balia.[]
