PORTALNUSA,com | BANDA ACEH – Sejumlah Partai Politik tanda tangan Pakta Integritas dengan Koalisi NGO HAM Aceh di Banda Aceh, Senin 28 Oktober 2024.
Penanda tanganan itu dilakukan sebagai komitmen bersama untuk memastikan kebijakan pembangunan Aceh yang berperspektif keadilan gender, disabilitas dan social inklusi serta ekologi yang berkelanjutan.
Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil Arista menyebutkan, Pakta Integritas tersebut memuat berbagai isu penting terkait lingkungan, perlindungan perempuan dan anak serta keanekaragaman atau kebebasan beragama.
Terkait lingkungan diharapkan adanya strategi pemerintah dalam upaya penanganan masalah banjir yang menjadi bencana musiman di berbagai daerah.
Selain itu masalah satwa liar, tambang, pencemaran dan sebagainya juga diperlukan solusi kongrit demi kelestarian lingkungan dan ekosistemnya.
Begitu pun kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat. Diminta kepada pemangku kepentingan termasuk perlemen untuk mencegah atau mencari solusi supaya hal itu tidak lagi terjadi.
Partai Politik yang menanda tangani komimen tersebut adalah, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) oleh Marlinadia, Partai Gerindra, Cut Farah Nazla dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Baliyani.
Selanjutnya Partai Buruh, Novidayanti, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Nyakandy, Partai Aceh, Fajran dan Partai Demokrat ditanda tangani oleh Erika Mulyani dan Martini.
Berikut Isi Pakta Integritas:
1. Mendukung kebijakan pembangunan anti-diskriminasi terhadap semua kelompok agama dan kepercayaan, memastikan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dihormati dan dilindungi.
2. Mendukung dan berkomitmen untuk memastikan kebijakan pembangunan Aceh berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup (Keadilan Ekologi).
3. Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup, termasuk pertambangan ilegal, perambahan hutan, dan pencemaran lingkungan.
4. Mendukung dan berkomitmen untuk terus mengawasi kader partai untuk melahirkan kebijakan yang tidak diskriminatif.
5. Mendukung dan berkomitmen memberikan pendidikan politik kepada kader menyangkut dengan Keadilan Gender, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI) terutama kepada kader yang memiliki jabatan sebagai pengambil kebijakan, baik sebagai eksekutif maupun legislatif.
6. Mendukung dan berkomitmen untuk memperkuat pemahaman kader partai serta terlibat aktif dalam mengkampanyekan tentang perlindungan perempuan dan anak baik di internal maupun eksternal partai politik.
7. Berkomitmen mendorong kebijakan internal partai politik untuk konsisten terkait dengan pemajuan dan perlindungan terhadap kaderisasi anggota partai dari unsur perempuan, termasuk dengan cara menyusun standar operasional prosedur khusus terkait system kaderisasi anggota partai perempuan.
8. Mendukung dan berkomitmen melibatkan semua pihak untuk terlibat aktif dalam kepengurusan partai politik tanpa melihat suku, ras dan agama.
9. Terus berkomitmen dan selalu memastikan kader yang sedang memiliki jabatan pengambil kebijakan baik sebagai eksekutif dan legislatif untuk melibatkan atau membuka ruang partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan, termasuk kelompok rentan. []
