Laporan Meylida Abdani/Portalnusa.com
TERUJUDNYA pelayanan publik yang mumpuni di Aceh Besar tak lepas dari buah kinerja diterminatif dan inovatif. Kerja sepenuh hati yang dilakukan jajaran Pemkab Aceh Besar dalam dua tahun terakhir.
Salah satunya adalah beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lambaro, Aceh Besar.
Berawal soft launching di akhir tahun 2022, MPP Lambaro diresmikan secara terpusat di Jakarta oleh Menpan RB di tahun 2023.
Terobosan Itu menjadi titik balik bagi meningkatnya layanan publik di Aceh Besar, baik secara kuantatif mapun kualitatif.
Betapa tidak, MPP bukan hanya sebatas melayani ratusan perizinan, namun juga bisa melayani pembuatan KTP, paspor, SKCK kepolisian hingga ijazah yang hilang.
Inilah basis multilayanan yang benar-benar dinanti oleh masyarakat Aceh Besar.
Sebelumnya, satu dekade lebih, gedung itu teronggok sia-sia walau sempat beberapa kali direnovasi, namun tak kunjung difungsikan.
Selain memaksimalkan gedung MPP sebagai pusat multilayanan publik, Pemkab Aceh Besar juga terus berupaya mewujudkan layanan publik berkualitas di berbagai lini vital, seperti kesehatan, pendidikan hingga layanan publik di pedesaan.
“Kita membuka akses layanan seluas-luasnya bagi masyarakat Aceh Besar, baik di daratan maupun di kawasan terluar sekalipun. Karena itu adalah hak masyarakat,” kata Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, S.STP., MM, Rabu 22 Oktober 2025.
Iswanto mengatakan itu kepada awak media ketika dimintai tanggapannya seputar anugerah layanan publik berkualitas yang diberikan Ombudsman RI kepada Pemkab Aceh Besar, Selasa, 21 Januari 2025.
Menurut Iswanto, butuh upaya sistematis dan regulatif untuk mewujudkan MPP di Aceh Besar. Namun dengan nawaitu untuk melayani walau dibayangi risiko saat itu, ia bersama Forkopimda Aceh Besar melakukan peresmian dan mengoperasionalkan gedung MPP.
Akhirnya sebuah babak baru layanan yang cepat, efisien, terukur dan berkualitas terwujud di Aceh Besar.
Lebih dari itu juga nyaman, layaknya counter layanan perbankan atau sejenisnya.
Sementara di sisi lain, layanan yang sifatnya sektoral seperti kesehatan, pendidikan hingga kedaruratan juga dipacu secara serentak.
Semua diminta menyingsingkan lengan baju untuk memberikan karpet merah bagi akses layanan publik.
Hasilnya semua melakukan inovasi untuk memaksimalkan pelayanan, seperti di RSUD Aceh Besar yang telah membuka layanan pendaftaran online serta ragam kemudahan lainnya.
Bahkan khusus BPBD Aceh Besar terkadang berubah fungsi layaknya panggilan darurat 911 yang melayani keluhan masyarakat hingga lembu kecemplung sumur.
Hasilnya, dari sisi layanan sektoral itu, Aceh Besar nyaris mencatat nilai sempurna yakni 95 untuk layanan di dua Puskesmas, yaitu Puskesmas Ingin Jaya dan Darul Imarah.
Sekadar diingat, penilaian dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah, tanpa ada tendensi apapun, karena ini juga bagian dari evaluasi pemerintahan atasan.
“Mereka adalah lembaga resmi yang menilai secara real time, kadang mereka datang tanpa diketahui, karena ini sifatnya murni penilaian, tanpa tendensi apapun,” kata Iswanto.
Sosok nomor satu di Pemkab Aceh Besar itu secara terbuka mengucapkan terima kasih kpada seluruh jajarannya yang dengan dedikasi tinggi telah meujudkan birokrasi melayani dengan sepenuh hati di Aceh Besar.
Iswanto berharap dedikasi yang sama terus berlanjut hingga pemerintahanan ke depan.
Rakyat butuh komitmen kita untuk terus melayani dengan sepenuh hati, tanpa limit tanpa sekat,” kata Iswanto di akhir keterangannya.[]
