PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Imum Mukim Simpang Tujuh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Marwan Abbas ‘menggugat’ program pembenahan Ulee Kareng yang tak kunjung terealisasi. Pembenahan tersebut mencakup pelebaran Jalan T Iskandar dan pembangunan fly over Simpang Tujuh sebagai solusi mengatasi kesemrautan.
Program pembenahan Ulee Kareng tersebut disampaikan Marwan Abbas pada Forum Konsultasi Publik 2025 dalam Rangka Penyusunan RKPD 2026 dan Kick Off Meeting Penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh 2025-2029 di Lantai IV Kantor Wali Kota Banda Aceh, Selasa, 18 Februari 2025.
Menurut Marwan, rencana pembenahan Ulee Kareng, termasuk pelebaran Jalan T. Iskandar dan pembangunan fly over merupakan program yang sudah sangat lama bahkan menjadi isu kampanye dari satu periode wali kota ke wali kota lainnya.
“Sebenarnya hari ini saya kecewa karena Bu Eli (Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal) tidak hadir di tengah kita. Saya berencana mau tanyakan langsung ke beliau mengenai pembenahan Ulee Kareng karena beliau juga mengangkat isu tersebut saat kampanye Pilkada Pilkada 2024,” kata Marwan.
Di forum yang dibuka oleh Plh Sekda Banda Aceh, Bakhtiar dan dipandu oleh Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Rosdi, ST, M.Si tersebut, Marwan mengungkapkan, pembebasan tanah untuk perluasan Jalan T. Iskandar (dari Beurawe ke Simpang Tujuh Ulee Kareng) sudah ada yang dibayar dan ada pula yang belum.
“Masyarakat mempertanyakan permasalahan itu kepada saya, dan sebagai Imum Mukim saya harus memberikan penjelasan. Namun penjesalan apa yang harus saya berikan karena saya tak punya informasi apa-apa,” tandas Marwan sambil berharap Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal melalui dinas terkait bisa mengupdate informasi pembenahan Ulee Kareng agar tak membuat masyarakat bertanya-tanya.
Terkait pembenahan Ulee Kareng, baik pelebaran jalan maupun pembangunan fly over Simpang Tujuh, menurut Kepala Bappeda Banda Aceh, Rosdi sudah rampung semua dokumennya termasuk DED.
“Masalahnya Pemko Banda Aceh tak punya uang. Harapan kita bisa mendapatkan bantuan dari provinsi juga belum terealisasi, meski kita sudah ajukan dari satu gubernur ke gubernur lainnya. Doakan saja semoga kali ini berhasil,” kata Rosdi.
Dalam sesi tanya jawab, juga muncul berbagai saran dan masukan dari peserta, seperti isu lingkungan diangkat oleh TM Zulfikar, Ustaz Ameer Hamzah menyoroti lemahnya dukungan terhadap lembaga adat, Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin tentang penguatan kolaborasi media dengan pemerintah dalam mendorong pembangunan untuk kepentingan masyarakat, dan sejumlah peserta lainnya dengan beragam isu perkotaan.[]
