PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Dua mantan kombatan GAM, Safrizal Gam-gam dan Arbiansyah mengingatkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak mengadu domba antara eksekutif dengan legislatif terkait kritikan Ketua DPRA, Zulfadli terhadap kesalahan prosedur pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh.
Baca: Pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh Cacat Prosedur
Safrizal menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua YARA yang meminta agar Zulfadli diganti dari posisi Ketua DPRA justru berpotensi memecah belah hubungan antara kedua lembaga tersebut.
“Persoalan Ketua DPRA mengkritik SK Plt Sekda Aceh merupakan tugas DPRA dalam hal mengawasi eksekutif,” kata Safrizal, Kamis, 20 Februari 2025.
Baca: YARA Minta Partai Aceh Ganti Ketua DPRA
Safrizal Gam-gam berpendapat bahwa pernyataan Ketua YARA yang membela Alhudri terkesan memiliki kepentingan pribadi.
Baca: Ampon Man Tanggapi Pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh, Ini Penjelasannya
Menurutnya, Ketua DPRA tidak mengkritik sosok Alhudri secara pribadi, melainkan lebih kepada masalah administrasi SK Plt Sekda Aceh.
Safrizal menyatakan YARA seharusnya tidak terlibat dalam hal ini karena yang dibahas adalah aspek administrasi, bukan karakter atau integritas Alhudri sebagai pribadi.
“Sikap Ketua YARA menunjukkan adanya agenda pribadi yang lebih mengutamakan kepentingan tertentu daripada membahas isu yang sebenarnya,” tegas Safrizal yang juga mantan Anggota DPRA.
Agar tak bermasalah
Hal yang sama disampaikan oleh KPA Alas Gayo, Arbiansyah.
Arbiansyah menilai pernyataan Ketua DPRA, Zulfadli, terkait persoalan administrasi sebenarnya dimaksudkan agar tidak ada masalah di kemudian hari, terutama jika SK Plt Sekda Aceh ternyata cacat hukum.
Menurut Arbiansyah, Ketua DPRA lebih fokus pada aspek administrasi yang harus jelas dan sah agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan, bukan pada hal-hal yang bersifat personal atau menyerang individu tertentu.
Ia menilai Zulfadli tidak ingin ada masalah yang membelit Mualem, yang merupakan Gubernur Aceh sekaligus Ketua Partai Aceh terkait administrasi SK Plt Sekda Aceh.
“Zulfadli merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik dan kepentingan Mualem, terutama agar tidak ada dampak negatif apabila ada masalah hukum terkait administrasi SK tersebut,” jelasnya.
Kata Arbiansyah, Zulfadli berupaya memastikan bahwa segala urusan administrasi dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan persoalan di masa depan yang bisa merugikan pihak-pihak terkait.
“Seharusnya YARA tidak latah menyampaikan pernyataan terkait pergantian Ketua DPRA, sehingga terlihat jelas ada kepentingan pribadi dalam pernyataan itu,” tegas Arbiansyah yang merupakan pendiri Partai Aceh Wilayah Aceh Tenggara.[]
