Koalisi Keberagaman Serahkan Rekomendasi Pembangunan Kota Banda Aceh, Ini Poin-poinnya

Perwakilan Koalisi Keberagaman menyerahkan kertas kebijakan rekomendasi pembangunan Kota Banda Aceh Periode 2025–2030 kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh pada audiensi bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Senin, 14 April 2025, di Balai Kota Banda Aceh.(Dok Koalisi Keberagaman)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Koalisi Keberagaman menggelar Audiensi Bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Senin, 14 April 2025, di Balai Kota Banda Aceh.

Audiensi ini menghadirkan langsung Wali Kota Kota Banda Aceh, Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal, dan Wakil WaliKota Kota, Afdhal Khalilullah diikuti lebih 25 perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) lokal yang aktif di Banda Aceh.

Hadir pula perwakilan dari LSM lingkungan, akademisi, aktivis, seniman, komunitas minoritas, media, pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Kegiatan diawali pemaparan oleh perwakilan Koalisi Keberagaman oleh Destika Gilang Lestari dari GeRAK Aceh.

Menurut Destika, audiensi ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen CSO untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendorong kemajuan kota.

Koalisi Keberagaman menyerahkan kertas kebijakan rekomendasi Pembangunan Kota Banda Aceh Periode 2025–2030 kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagai masukan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Berikut beberapa poin yang disampaikan Koalisi Keberagaman:

  • Perwakilan dari gerakan perempuan Wanti Maulidar dari PKBI menekankan pentingnya penyediaan layanan gratis untuk korban KDRT dan kekerasan seksual, seperti visum, pendampingan hukum, dan layanan pemulihan psikologis (rumah aman). Ia juga mendorong lahirnya reusam gampong tentang perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir melalui pengelolaan hasil laut seperti tiram, kerang, ikan asin, dan keumamah. Selain itu, penting untuk memperkuat forum Musrenbang Perempuan di Banda Aceh;
  • Perwakilan dari orang muda Dwy Alfina dari KAMu DemRes mengusulkan pemberdayaan generasi muda melalui kebijakan mitigasi terhadap judi online dan rokok sejak dini, penyelenggaraan lomba game edukatif dan olahraga tradisional di tingkat gampong, serta pengembangan ruang ekspresi bagi content creator muda, disabilitas, dan minoritas. Ia juga mendorong pelatihan konten kreator pemula, integrasi pendidikan seksualitas di sekolah diniyah, dan penguatan forum Musrenbang Pemuda di Banda Aceh;
  • Perwakilan dari Disabilitas Erlina Marlinda dari CYDC Aceh mengusulkan pemberian beasiswa afirmatif untuk penyandang disabilitas dan penerapan prinsip aksesibilitas di seluruh layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kota—termasuk pembangunan trotoar, toilet di lokasi wisata, rumah ibadah, pasar, sekolah, dan taman kota. Ia juga mengusulkan peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam penanganan bencana yang inklusif, serta pembentukan forum Disabilitas;
  • Perwakilan dari orang muda minoritas Kevin Leonardy mengusulkan pentingnya pelatihan aparatur gampong dalam penanganan bencana yang inklusif terhadap kelompok minoritas, serta transparansi data DTKS terintegrasi untuk kelompok disabilitas, lansia, dan minoritas. Ia juga mendorong terbentuknya forum Minoritas sebagai ruang kolaborasi yang setara.

Tanggapan Wali Kota

Menanggapi beberapa masukan dari perwakilan CSO, Wali Kota Banda Aceh mengatakan kertas kebijakan yang diberikan sangatlah penting bagi pemerintahan kota, dokumen ini langsung saya kirimkan ke perumus yang lagi berdiskusi tentang rencana pembangunan daerah kota Banda Aceh, dan kita akan berupaya mengakomodir masukan-masukan yang tertera di dalam kertas kebijakan yang telah diberikan,

Dikatakan Illiza, peran organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam pembangunan Kota Banda Aceh. Audiensi seperti ini membuka ruang untuk menyatukan ide, membangun kepercayaan, dan mempercepat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Baik Wali Kota Banda Aceh maupun Wakil Wali Kota Banda Aceh menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan komitmennya untuk mendorong forum-forum dialog serupa di masa depan sebagai bentuk keterbukaan dan sinergi kebijakan.

Hasil audiensi ini akan dirangkum dalam dokumen rekomendasi dan ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Wali Kota meminta GeRAK Aceh menjadi leading sektor dalam membuat Forum Suara Warga Kota Banda Aceh untuk mengakomodir kebutuhan warga Kota.

Koalisi Keberagaman terdiri lintas organisasi masyarakat sipil seperti GeRAK Aceh, Berucap.id, Inklusi DemRes, PKBI Aceh, Pulih Aceh, Balai Syura Ureung Inong Aceh (BUSIA), HAKKA, Mafindo Aceh, CYDC, Balee Inong, Akademisi UIN Ar-Raniry, Flower Aceh, KAMu DemRes, Content Creator, Pemuda Kristiani dan MAHA, Forhati Aceh, FKPAR Aceh, YKPI, Bentala Aceh, KPI Aceh, Lentera Habibi, LBH PP3M, Youth ID, SPAK, dan SELA.[]