Menuju AGASID 2025, DPMPTSP Aceh dan BI Dorong Akselerasi Proyek Strategis Melalui Capacity Building dan Debottlenecking
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan rangkaian kegiatan menuju “Aceh Global Sustainable Investment Dialogue” atau Road to AGASID 2025.
AGASID adalah forum dialog investasi dan media promosi proyek-proyek investasi strategis Aceh yang mempertemukan antara pemilik proyek dengan calon investor potensial, baik lokal, nasional, maupun internasional yang akan digelar pada November 2025.
Rangkaian kegiatan terdiri atas Capacity Building Bootcamp on Feasibility Study Report pada 23-24 Juni 2025 di The Pade Hotel, Banda Aceh dan FGD Debottlenecking of Aceh’s Strategic Investment Project pada 26 Juni 2025 di Mata Ie Hotel, Kota Sabang.
Kepala BI Perwakilan Provinsi Aceh, Agus Chusaini saat membuka acara tersebut menyatakan bahwa kedua kegiatan ini diharapkan berdampak positif, tidak hanya dalam mendukung peningkatan kapasitas pemilik proyek, tapi pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi.
“Penyelenggaraan kegiatan Road to AGASID 2025 yang didukung dengan kapasitas personel yang mumpuni dalam melahirkan dokumen proyek investasi strategis yang feasible dan akuntabel diharapkan akan menjadi sebah katalis dalam usaha untuk menarik investor dan mengakselerasi realisasi investasi di Aceh, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan,” sebut Agus Chusaini.
Kegiatan Capacity Building Bootcamp on Feasibility Study Report melalui pelibatan delapan kabupaten/kota terpilih, seperti Banda Aceh, Sabang, Langsa, Aceh Besar, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas personel DPMPTSP dan Bappeda dalam menyusun dokumen Feasibility Study (FS) tidak hanya untuk memenuhi aspek finansial atau feasibility analisis dan sosial, tapi juga lingkungan.
Plh Kepala DPMPTSP Aceh, Rahmadhani, M.Bus yang hadir pada acara tersebut dalam sambutannya menyatakan tentang pentingnya proyek-proyek strategis Aceh yang memenuhi aspek finansial, sosial dan lingkungan yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Persaingan antardaerah dalam menarik investasi semakin ketat, dan investor semakin selektif dalam memilih lokasi dan proyek yang strategis dan menguntungkan. Oleh karena itu, keberadaan dokumen Feasibility Study atau FS yang layak, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan harapan investor menjadi sangat krusial untuk dimiliki oleh pemilik proyek,” ujar Rahmadhani.
Sementara, kegiatan FGD Debottlenecking of Aceh’s Strategic Investment Project yang dihadiri oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan unsur utama Satuan Kerja Pemerintah Kota Sabang sebagai focal point bertujuan untuk mengkaji hambatan dan tantangan proyek investasi strategis Aceh beserta rekomendasi penyelesaiannya guna percepatan realisasi proyek investasi yang dianggap feasible.
Empat proyek investasi Kota Sabang dalam memberdayakan SDA meliputi Gapang Resort dan Dive Center, Sabang Hill Hotel, Sabang One Stop Service Hospital dan Bango Innovation (BINO) Park Agro Edu Tourism.
Keempat proyek investasi strategis tersebut sudah memiliki studi kelayakan namun masih perlu penilaian dan pendampingan narasumber dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan Konsultan BKPM RI sebelum ditawarkan kepada investor.
“Hilirisasi SDA Aceh menjadi keniscayaan. Hilirisasi bukan lagi jargon pemerintah, tetapi harus menjadi aksi nyata dalammendukung pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kita tidak hanya mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, tetapi menciptakan nilai tambah dan multiplier effect yang luas bagi perekonomian daerah,” tutup Rahmadhani.
Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPMPTSP Aceh dan BI dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif dan berkelanjutan melalui investasi berkualitas yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Aceh.
Untuk mendukung kegiatan tersebut, hadir sejumlah narasumber/penilai IPRO, seperti Prof. DR. Faisal, SE, M.Si, MA; Prof. DR. Willy Abdillah, M.Sc; DR. Fairuzzabadi, SE, M.Sc; DR. A Sakir, SE, MM, CFRM; DR. Meitri Hening Chrisna Daluarti, MT, dan Syarifah Rahmawati, SE, MM.[]
