Wagub Sebut Perekonomian Aceh Ada di Tangan Perempuan
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH–Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah meminta Forum Kreatif Perempuan Aceh (FKPA) harus menjadi wadah aktualisasi, kolaborasi dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, utamanya seni, budaya, ekonomi kreatif dan UMKM.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah FKPA periode 2025–2030 di Banda Aceh,Jumat 29 Agustus 2025.
Hj. Kartini dilantik sebagai Ketua Umum bersama Dra. Muslihah sebagai Sekretaris dan sejumlah pengurus lainnya, termasuk 20 DPD FKPA se-Aceh oleh Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar.
“Kita mengenal Cut Nyak Dhien, Laksamana Malahayati, Pocut Meurah Intan dan banyak tokoh lainnya, hari ini, semangat kepemimpinan dan kreativitas itulah yang dihidupkan kembali melalui FKPA,” ujar Wagub.
Menurut Wagub, peran perempuan di Aceh sangat nyata dalam sektor ekonomi. Ia menyinggung data nasional yang menunjukkan 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, bahkan di Aceh jumlahnya melebihi laki-laki.
Melalui usaha kuliner, kerajinan, fasion, hingga pemasaran digital, perempuan Aceh bukan hanya menggerakkan ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat budaya lokal dan membawa produk kita bersaing di pasar nasional bahkan global.
Dalam kesempatan itu, Wagub Fadhlullah menegaskan jika pembangunan Aceh ke depan harus berakar dari desa atau gampong.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sudah berjalan di 206 titik dapur, dengan 70 dapur yang telah beroperasi, dan ditargetkan seluruhnya aktif pada akhir tahun 2025.
Koperasi Merah Putih kata Wagub akan berdiri di setiap desa, masyarakat akan lebih mudah mengakses kebutuhan seperti pupuk dan LPG.
Ketua Umum FKPA, Hj. Kartini mengaku bangganya atas kehadiran para perempuan dari berbagai daerah untuk menghadiri pelantikan.
Disebutkan FKPA lahir dari semangat 31 organisasi perempuan lintas profesi, sehingga bukan sekadar organisasi, melainkan gerakan nilai-nilai Islam dan Pancasila yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kemandirian perempuan dalam pembangunan daerah.[]
