Mendagri Minta Pejabat Tunda Perjalanan ke Luar Negeri
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH –Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah didampingi Sekda, M. Nasir mengikuti rapat daring terkait koordinasi pengendalian inflasi daerah, Selasa 8 September 2025.
Rakor yang dipimpin Mensagri, Tito Karnavian itu membahas perkembangan inflasi, pengendalian kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk memperkuat komunikasi dan langkah koordinatif bersama Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Ditekan pentingnya mendekati masyarakat melalui tokoh-tokoh berpengaruh, melaksanakan doa bersama lintas agama, serta menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan,” tegas Mendagri.
Diminta juga menghidari flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah kata Tito harus menampilkan sikap sederhana, low profile dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik.
Tito juga meminta agar seluruh kegiatan luar negeri pejabat daerah ditunda, kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing, serta segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak agar tidak menimbulkan trauma masyarakat.
Selain itu, ia mendorong pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT/RW untuk memperkuat keamanan lingkungan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya strategi terpadu dalam menurunkan angka kemiskinan.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional dapat ditekan hingga 5 persen pada tahun 2029, dengan penurunan sekitar 0,86 persen per tahun.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bisa dicapai dengan kolaborasi bersama. Pemerintah tahun 2025 telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, mulai dari jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan angkatan kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” ujar Muhaimin.
Muhaimin juga menekankan perlunya memperluas akses masyarakat miskin terhadap dokumen kependudukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka akses pembiayaan bagi UMKM. Ia mendorong pemerintah daerah berperan aktif dalam konsolidasi program dan intervensi anggaran untuk memastikan penanggulangan kemiskinan berjalan efektif hingga ke desa-desa. []
