BRA Jajaki Kerja Sama dengan Australia, Penggemukan Sapi Jadi Salah Satu Fokus

Perwakilan Pemerintah Australia bertukar cinderamata dengan Gubernur Aceh diwakili Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dalam rangkaian pembicaraan terkait peluang investasi Australia di Aceh. (Foto BRA)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Gubernur Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) diwakili oleh Jamaluddin, SH, MKn menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Australia.

Pihak BRA telah melakukan serangkaian pertemuan intensif dengan staf Kedubes Australia diwakili Hannah Derwent, Counsellor Human Development, Renee Bryant – First Secretary Economic, Kate Fletcher – Second Secretary Politic, dan Syafrizal – Political Officer di Kedutaan Besar Australia.

Pertemuan membahas beberapa isu penting untuk pembangunan berkelanjutan di Aceh. Melalui ketua BRA Mualem menitipkan tiga isu penting untuk dibahas, yakni pendidikan, pelatihan, dan peternakan.

Jamaluddin didampingi oleh tim teknis T. Murdani, PhD menyampaikan bahwa kondisi Aceh saat ini sangat kondusif untuk berinvestasi.

Aceh memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, namun memiliki masaalah pada sumber daya manusia sehingga tidak mampu mengkonfersi kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat oleh.

Oleh karena itu Jamaluddin berharap Pemerintah Australia bersedia berinvestasi dalam bidang pendidikan, khususnya memberikan kemudahan bagi putra-putri Aceh untuk melanjutkan sekolah ke Australia baik strata satu, master, ataupun program doctor.

“Kalau tidak bisa di semua bidang, sekurang-kurangnya dalam beberapa bidang yang sangat dibutuhkan oleh Aceh saat ini seperti Perindustrian, perminyakan, pertambangan, dan sebagainya,” pesan Mualem melalui BRA.

Selain itu Aceh juga sangat membutuhkan Balai Latihan Kerja yang memiliki standard tenaga kerja negara-negara berkembang seperti Australia.

Kondisi ini dianggap penting agar nantinya diharapkan putra/putri Aceh memiliki skill yang mumpuni untuk berpartisipasi dalam pembangunan Aceh dan memiliki kemampuan untuk bekerja di Australia.

BLK ini juga nantinya mampu memberikan kesempatan bagi mantan kombatan dan para korban konflik untuk ikut berpartisipasi sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik Aceh secara menyuluruh, bermartabat dan berkelanjutan.

Topik penting lainnya dalam pertemuan tersebut adalah potensi penggemukan sapi di Aceh. Hal ini mencermati bahwa Aceh memiliki kondisi alam yang sangat hijau sebagai modal utama dalam melakukan peternakan dan penggemukan sapi sepanjang tahun.

Di samping itu Aceh berada di posisi yang sangat strategis yaitu sebagai pintu gerbang perdagangan internasional di jalur Samudera Hindia.

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang sangat dekat dengan jalur pelayaran internasional dan adanya pelabuhan bebas Sabang membuka peluang besar untuk menjadikan Aceh sebagai hub penggemukan sapi.

Dengan berbagai kondisi tersebut tentunya Aceh merupakan kawasan yang sangat strategis untuk mengembangkan Economic Power house, dengan mendatangkan bibit sapi bakalan dari Australia, melakukan proses penggemukan (fattening) di Aceh, kemudian mengekspor daging sapi segar maupun sapi hidup ke Timur Tengah dalam upaya menggerakan ekonomi (economic powerhouse) baru bagi Aceh dan Indonesia.

Hannah Derwent selaku Counsellor Human Development menyambut baik inisiatif Gubernur Aceh dan mejelaskan bahwa saat ini Pemerintah Australia sudah banyak terlibat dalam membantu Pemerintah Aceh.

Saat ini Australia sedang menjalankan berbagai program bantuan di Aceh melalui SKALA dan berkomitmen untuk terus membantu Aceh.

Menyangkut beasiswa, Hannah berjanji akan mencari solusi agar dapat membantu anak-anak Aceh agar dapat melanjutkan studinya ke Australia.

Sementara Renee Bryant selaku First Secretary of Economic menyampaikan bahwa Australia sangat senang dengan inisiatif program penggemukan sapi.

Dia menjelaskan bahwa ramai para peternak di Australia yang berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia, namun memiliki kendala di regulasi.

Menanggapi kondisi ini Jamaluddin selaku ketua BRA menyampaikan bahwa Aceh memiliki kekhususan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh  yang bersifat desentralisasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan luar negeri.

Mendengar informasi tersebut Renee Bryant menyampaikan akan mengkomunikasikannya dengan asosiasi peternak sapi di Australia.

Sebagai aksi nyata Renee akan mengirimkan undangan kepada Gubernur Aceh dan Ketua BRA untuk hadir dalam acara investment submit yang akan dilaksanakan di Bali pada 27 Oktober 2025 sekaligus mempertemukan secara langsung dengan para peternak sapi dari Australia.

Renee dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan tahun depan akan mengundang Gubernur Aceh dan Ketua BRA melalui program short course untuk berkunjung langsung ke Australia untuk melihat model peternakan dan penggemukan sapi di Australia.[]

Berikan Pendapat