Bangladesh Bidik Tiga Sektor Unggulan untuk Kerja Sama Strategis dengan Aceh
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pemerintah Bangladesh melalui Duta Besarnya untuk Indonesia, Tarikul Islam menyatakan ketertarikan menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Aceh, khususnya di sektor industri, agrikultur, dan perdagangan hasil alam.
Ketertarikan tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi antara Dubes Bangladesh dan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir bersama sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 24 Oktober 2025.
Sekda Aceh, M. Nasir menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan bahwa Aceh siap membuka kerja sama konkret yang bisa dimulai melalui kerja sama pada bidang manufaktur dan pertanian.
Ia mengatakan, tahap awal yang akan dilakukan adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak untuk memperkuat kerja sama ekonomi.
“Saya kira yang pertama adalah membuat MoU untuk kerja sama pembangunan di sisi manufaktur dan agrikultur. Kita mulai dari hal yang produktif seperti pertanian, peternakan, dan sayur mayur,” ujar Nasir. Hal tersebut menjadi peluang kerja sama yang menguntungkan dan paling dibutuhkan saat ini, di mana kebutuhan akan pasokan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan sangat besar.
Sekda menambahkan, Aceh memiliki potensi besar untuk ekspor hasil alam seperti kopi dan ikan laut.
“Secara budaya kita punya banyak kesamaan dengan Bangladesh. Karena itu, kerja sama ini sangat realistis untuk dikembangkan, termasuk di bidang ekspor ikan laut dan kopi Aceh. Jika berjalan baik, kita juga bisa membahas peluang ekspor batu bara dan energi seperti yang diminati oleh Bangladesh,” ujar Sekda Aceh.
Dubes Bangladesh, Tarikul Islam, menyampaikan bahwa negaranya tertarik untuk menjajaki kerja sama dengan Aceh di sektor agrikultur dan industri garmen.
Menurutnya, Bangladesh memiliki pengalaman panjang dalam industri tekstil dan konveksi, serta telah menjadi salah satu produsen garmen terbesar di dunia.
“Kami melihat Aceh memiliki potensi besar di sektor industri dan pertanian. Bangladesh siap berbagi pengalaman dan teknologi dalam industri garmen, serta membuka peluang investasi bersama,” kata Dubes Tarikul.
Dalam bidang agrikultur, ia menjelaskan bahwa Bangladesh telah berhasil mengembangkan teknologi modern dalam produksi beras dan komoditas perkebunan lainnya. Pihaknya berharap dapat mengirimkan tenaga ahli dan membuka pelatihan pertanian di Aceh, termasuk di bidang pengolahan hasil bumi dan ketahanan pangan.
“Kami siap menjalin kerja sama pelatihan, riset, dan pertukaran tenaga ahli agar sektor pertanian Aceh semakin berkembang,” ujarnya.
Dubes Tarikul juga menegaskan minat Bangladesh untuk mengimpor produk-produk unggulan Aceh seperti kopi Gayo, rempah-rempah, energi, minyak goreng dan hasil laut. ia menyebutkan jika pihaknya berencana membawa investor Bangladesh untuk menanamkan modal di sektor agrikultur dan pengolahan hasil alam di Aceh. Salah satunya dengan mengembangkan perkebunan rempah dan pengolahan bumbu masak.
Bangladesh, kata Dubes,bturut menaruh perhatian terhadap kerja sama di bidang energi. Negara tersebut selama ini mengimpor energi dari Timur Tengah dengan biaya tinggi. Karena letak Aceh yang lebih dekat, kerja sama ekspor energi dan produk minyak bumi dinilai lebih efisien dan saling menguntungkan.
Selain itu, Pertemuan tersebut juga membahas peluang pembentukan kawasan industri terintegrasi di Aceh yang dapat menggabungkan sektor garmen, pertanian, dan pengolahan hasil alam. “Bangladesh memiliki pengalaman dalam mengembangkan kawasan industri yang efisien. Kami ingin berbagi konsep itu agar Aceh bisa menjadi pusat produksi dan ekspor di wilayah barat Indonesia,” ujar Dubes Tarikul.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kanselor Administrasi Kedutaan Besar Bangladesh, Habiburokhman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marwan Nusuf, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Adi Darma. Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan kunjungan teknis dan penyiapan draf MoU kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Bangladesh. []
