Wagub Aceh: Persoalan Jalan Tol Sibanceh Harus Tuntas Dua Hari
PORTALNUSA.com | SIGLI – Pemerintah Aceh merespons persoalan pembebasan lahan jalan Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) yang tak kunjung selesai sehingga membawa persoalan itu ke kementerian terkait dan memberi waktu ke Hutama Karya selaku pengelola untuk menuntaskan dalam waktu dua hari.
“Kamis, 30 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB kita zoom meeting dengan kementerian terkait di Kantor Gubernur Aceh. Kita harus tuntaskan segera karena kita diberi waktu (oleh pihak Pusat) selama dua hari hingga Jumat,” ujar Wagub Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh) kepada wartawan di sela-sela kunjungan kerja ke Padang Tijie, Pidie, Rabu, 29 Oktober 2025.
Wagub secara khusus datang ke Padang Tiji untuk mendengar langsung keluhan warga setempat yang tanahnya terkena pembebasan jalan tol Sibanceh namun belum dibayar sudah satu tahun, padahal warga sudah meneken persetujuan.
“Tadi kami sudah tinjau ke lapangan dan melihat ada beberapa titik yang belum ada kesepakatan terkait pembayaran, dan pagar pembatas jalan pun tampak sudah dipotong,” ungkap Dek Fadh.
“Kita akan selesaikan apa yang terjadi (dan kita dengarkan keluhan masyarakat) sehingga ada titik temu. Tanyoe surot silangkah awaknyan pih surot silangkah‘ (kita mundur satu langkah dan mereka juga mundur satu langkah),” lanjut Wagub Aceh mengutip kata bijak Aceh yang bermakna tak ada yang kalah dan menang.
Sementara itu mewakili pihak Hutama Karya, Slamet dan Robby mengatakan, proses pembebasan lahan merupakan wewenang Kementerian Kehutanan.
“Kami sudah bekerja dan jalan tol mulai berjalan dengan perhelatan PON Aceh-Sumut 2024, kemudian memudahkan transportasi jamaah haji, serta telah memberikan kelancaran ekonomi Aceh,” kata Slamet dibenarkan Robby.
Diakui oleh pihak Hutama Karya, ada empat tahapan lagi penyelesaiannya, karena itu mereka berkonsultasi dengan Pemerintah Aceh beserta Forkopimda agar persoalan ini cepat selesai.
Pangdam IM, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo mengajak warga untuk mendukung berbagai bidang pembangunan termasuk jalan tol untuk memperlancar ekonomi di Aceh.
“Kita harus berterima kasih kepada pemerintah sebab pembangunan ini tentunya akan terhubung antarprovinsi maupun pusat. Makanya mari kita dukung,” tandas Pangdam IM.
Camat Padang Tiji, Asriadi menyebutkan secara keseluruhan ada 16 desa yang terkena pembebasan jalan tol di wilayahnya. Warga meminta segera diselesaikan semuanya, tidak bertahap.
Menurut Asriadi, semua persil jumlahnya 240 lebih, dengan rincian di Desa Pulo Hagu 191 persil (23 persil di antaranya sudah dibayar dan 60 lagi yang sudah tanda tangan tetapi belum dibayar)
Berikutnya, Desa Jurong Paloh Jeurela 49 persil (yang sudah dibayar 19 persil dan yang sudah teken 15 persil tapi belum dibayar, yang belum setuju 15 persil).
“Harapan kami bayarlah sesuai dengan harapan masyarakat. Karena warga sudah lama menunggu bahkan ada yang terlilit utang,” kata Camat Padang Tiji.
Camat Asriadi mengatakan, kalau ada keraguan, dimohon ditinjau ulang agar tidak ada permasalahan lagi ke depan.
“Kami sangat mendukung program nasional dan tidak akan melawan negara,” demikian Camat Padang Tiji.[]
