ICMI Aceh Sarankan Prioritas Dana Ontus Untuk Pengentasan Kemiskinan
PORTALNUSA.com | ACEH UTARA –Pemerintah Aceh dan DPRA disarankan memprioritas alokasi dana Otsus untuk pengentasan kemiskinan yang selama ini dinilai sangat kecil.
Saran itu disampaikan ketua MPW ICMI Aceh, Taqwaddin yang juga hakim tinggi Ad Hoc Tipikor pada Silaturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) di Aceh Utara, Sabtu 22 November 2025.
Disebutkan dari total 108 Trilyun dana Otsus yang dikucurkan ke Aceh sejak 2008 hingga 2025 hanya 5,7 % untuk pengentasan kemiskinan, jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan 6 sektor lainnya sebagaimana perintah UUPA.
Silaturahmi tersebut diikuti oleh Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) bersama 19 Majelis Pengurus Daerah (MPD) ICMI kabupaten dan kota se-Aceh.
Ketua panitia, H. Ismed melaporkan bahwa yang hadir pada Silakwil ICMI Aceh itu lebih dari 300-an orang, diantaranya kepala biro fkonomi pemerintah Aceh, anggota DPRA, Sekda Aceh Utara, Forkopimda Aceh Utara, pimpinan perguruan tinggi, MPU, Ormas dan OKP.
Taqwaddin juga menyebut bahwa esensi silaturahim adalah untuk bertemu muka, tegur sapa dan saling berkomunikasi.
“Saya gembira, walaupun ICMI Aceh sedang berduka atas meninggalnya kepala sekretariat MPW ICMI Aceh, namun ratusan peserta dari 19 organisasi daerah ICMI hadir ke lokasi acara ini untuk bersilaturahmi,” ujar Taqwaddin.
Kepada para narasumber diminta agar memberikan kontribusi solusi agar upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara cepat dan tepat.
Seorang pengusaha nasional pemilik Trans Continent asal Aceh Utara, Ismail Rasyid juga diminta menyampaikan pengalaman praktis dalam mengembangkan bisnisnya.
Dimintakan juga agar Trans Continent dapat menampung banyak tenaga kerja putra daerah di setiap provinsi tempat perusahaan itu beroperasi.
Acara itu juga dihadiri manajer area BSI Lhokseumawe, pimpinan Bank Indonesia Lhokseumawe dan Rajuddin.
Di akhir sambutannya, Taqwaddin berharap agar para pimpinan daerah ICMI selalu kompak, selalu bersilaturahmi dan memikirkan amal usaha yang dapat dilakukan untuk dapat membiayai operasional organisasi.[]
