Bantuan Terfokus di Tenda Pengungsi, Warga Pidie Jaya di Luar Posko Terabaikan
PORTALNUSA.com | MEUREUDU – Kebijakan penyaluran bantuan pascabanjir dan longsor di Kabupaten Pidie Jaya dinilai tidak berpihak secara menyeluruh kepada warga terdampak.
Bantuan pemerintah disebut lebih terfokus pada tenda pengungsian, sementara masyarakat yang memilih bertahan di rumah justru terabaikan, meski dampak bencana yang mereka alami sama beratnya.
Banjir dan longsor yang terjadi pada 26 November 2025 merendam hampir seluruh permukiman warga. Namun pola distribusi bantuan yang bertumpu pada lokasi pengungsian membuat banyak keluarga terdampak di luar posko luput dari pendataan dan penyaluran logistik.
Padahal, warga yang tidak mengungsi juga menghadapi tekanan ekonomi serius. Harga kebutuhan pokok melonjak, aktivitas pertanian lumpuh, dan usaha kecil rusak diterjang banjir. Kondisi tersebut memperparah ketahanan ekonomi keluarga, terutama bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan.
“Kami tidak mengungsi, tapi dampaknya sama. Sekitar tujuh hari lalu hanya dapat tiga bungkus mie instan, 4 butir telur dan sedikit beras selama bencana ini,” ujar Dewi (28), warga Kecamatan Ulim, kepada Portalnusa.com, Sabtu 13 Desember 2025.
Menurut ibu rumah tangga itu, bantuan yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan keluarga, apalagi untuk menjaga asupan gizi anak-anak.
“Relawan datang, tapi bantuannya sangat terbatas. Kami cuma dapat tiga kotak mie instan untuk satu kampung,” katanya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap kebijakan pendataan dan mekanisme distribusi bantuan pemerintah daerah.
Fokus berlebihan pada warga yang tinggal di tenda pengungsian dinilai mengabaikan fakta tentang sebagian besar korban memilih bertahan di rumah karena keterbatasan pilihan, bukan karena tidak terdampak.
“Lapangan kerja terhenti, tempat usaha rusak. Kami kesulitan mencari uang untuk membeli kebutuhan pokok,” ujar Dewi menambahkan.
Warga mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan pascabencana, terutama sistem pendataan korban dan pola distribusi bantuan agar lebih adil dan berbasis dampak, bukan semata-mata lokasi pengungsian.
BPBD akui belum maksimal
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Pidie Jaya, Muhammad Nur, mengakui pendistribusian bantuan dan pendataan korban banjir dan longsor belum berjalan maksimal.
Ia menyebut pendataan awal telah dilakukan, namun masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau seluruh warga terdampak
“Alhamdulillah, bantuannya tetap ada walau belum maksimal,” kata Muhammad Nur.[]
