Mualem: Pusat Harus Perjelas Skema Penanganan Pascabencana
PORTALNUSA.com | JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Rakor yang berlangsung Kamjis, 15 Januari 2026 tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
Dalam forum tersebut Mualem mempertanyakan ke Pemerintah Pusat ihwal kejelasan skema penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh.
Ia menilai kepastian mekanisme nasional krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tersendat di masa transisi.
Menurut Mualem, hingga kini masih ada wilayah terdampak yang penanganannya belum tuntas, sementara Aceh mulai bersiap memasuki fase transisi dari tanggap darurat ke pemulihan.
Di sisi lain, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) dituntut segera ditetapkan.
“Kami khawatir saat masuk masa transisi, dukungan dan perhatian nasional justru melemah, padahal kondisi di lapangan belum sepenuhnya pulih,” kata Mualem.
Ia menegaskan, situasi tersebut semakin mendesak karena Aceh akan memasuki bulan suci Ramadhan, periode di mana kebutuhan masyarakat meningkat tajam dan stabilitas distribusi logistik menjadi kunci.
Selama masa tanggap darurat, tutur Mualem, Pemerintah Aceh telah mengambil langkah strategis, antara lain membebaskan barcode SPBU guna mencegah antrean BBM.
Selain itu mengoperasionalkan Seksi 1 Jalan Tol Sigli-Banda Aceh untuk memperlancar mobilitas di wilayah terdampak. Kebijakan ini dinilai efektif dan perlu dilanjutkan hingga kondisi benar-benar stabil.
Menurut Mualem, pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar aktivitas masyarakat kembali normal.
“Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi untuk membangun kembali harapan dan masa depan rakyat Aceh,” tegasnya.[]
