Menteri Komdigi: Pers Harus Cepat, Tepat, dan Dipercaya di Tengah Banjir Informasi
PORTALNUSA.com I SERANG – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mutya Hafid menghadiri Seminar Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Pembangunan Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik”. Kegiatan tersebut berlangsung di Banten, Minggu,8 Februari 2026.
Dalam sambutannya, Mutya Hafid menegaskan bahwa saat ini Indonesia berada pada fase penting dalam perjalanan pers nasional. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pers di era digital tidaklah mudah, namun dapat diatasi melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, insan pers, dan masyarakat.
“Status masyarakat hari ini membutuhkan informasi yang cepat sekaligus tepat. Namun, makna ‘tepat’ itu menjadi sangat kompleks di era sekarang, ketika sistem informasi menjadi pekerjaan rumah bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia,” ujar Mutya.
Ia juga menyoroti peran media sosial yang kini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Meski demikian, Mutya memastikan pemerintah melalui Kementerian Komdigi tetap berada di garis terdepan dalam menjaga kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, dengan tetap mengedepankan tanggung jawab.
“Pada prinsipnya, pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari informasi yang tidak benar,” tegasnya.
Terkait perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Mutya menyebut bahwa kehadiran AI justru membuka ruang yang lebih luas bagi wartawan untuk berkarya. Teknologi tersebut memungkinkan karya jurnalistik lebih mudah didengar, dibaca, dan dinikmati masyarakat luas.
“Tanpa banyak instruksi dan tanpa noise, karya jurnalistik dapat menjadi lebih nikmat dibaca, indah, tepat, bermanfaat, serta mendidik. Inilah pers yang kita rindukan,” katanya.
Mutya juga menekankan bahwa pers yang sehat tidak hanya diukur dari kebebasan dan profesionalisme, tetapi juga dari keberlanjutan ekonomi, konsistensi etika, serta kepercayaan publik yang terus dijaga di tengah banjir informasi.
“Kepercayaan masyarakat terhadap produk jurnalistik harus terus dirawat dalam kerangka pers yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Sebagai penutup, Mutya menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendorong terbangunnya ekosistem informasi yang sehat, objektif, dan bertanggung jawab demi kepentingan publik.[]




