Menguji Nyali Diplomasi Prabowo di Bawah Tekanan “America First 2.0”
Penulis: Sri Radjasa/Pemerhati Intelijen
PETA geopolitik dunia sedang bergeser cepat dan keras. Perang tak kunjung usai, rantai pasok global rapuh, inflasi dan krisis energi menghantui, sementara rivalitas teknologi dan mata uang semakin terbuka.
Situasi ini oleh Ian Bremmer disebut sebagai “resesi geopolitik”, sebuah fase ketika kerja sama global melemah dan setiap negara kembali menajamkan kepentingan nasionalnya.
Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 mempertegas arah itu.
Doktrin “America First 2.0” bukan sekadar slogan kampanye, melainkan garis kebijakan.
Nasionalisme ekonomi kembali menjadi instrumen utama. Tarif diperketat, industri domestik dilindungi, sekutu ditekan untuk membayar lebih mahal komitmen keamanan. Dalam logika ini, hubungan internasional bukan lagi soal solidaritas, tetapi kalkulasi untung-rugi.
Tekanan terhadap anggota NATO, negosiasi keras dengan Jepang dan Korea Selatan, hingga fokus membendung pengaruh China di Indo-Pasifik menunjukkan bahwa Washington sedang menata ulang prioritasnya.
Bahkan sikap keras terhadap rezim seperti Nicolás Maduro dan polemik mengenai Greenland mengirim pesan jelas: kepentingan vital Amerika akan dijaga tanpa kompromi.
Di tengah arus besar ini, Indonesia berada dalam posisi yang tidak sederhana.
Presiden Prabowo Subianto memimpin di saat dunia memasuki babak kompetisi terbuka. Tidak ada lagi ruang nyaman bagi negara menengah untuk sekadar bersikap normatif. Setiap langkah diplomasi akan dibaca dalam kacamata rivalitas global.
Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS pada Januari 2025 sempat menjadi sorotan tajam. Secara rasional, langkah itu dapat dimaknai sebagai strategi diversifikasi mitra di tengah pergeseran multipolar. Namun di sisi lain, agenda dedolarisasi yang kerap dikaitkan dengan BRICS berpotensi dipersepsikan Washington sebagai tantangan terhadap dominasi dolar, salah satu kepentingan vital Amerika.
Di sinilah persoalan kecermatan muncul. Politik luar negeri bebas-aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk tidak terikat pada blok kekuatan mana pun.
Akan tetapi, bebas-aktif bukan berarti bebas risiko. Dalam era “America First 2.0”, kebijakan ekonomi dapat berubah menjadi alat tekanan politik. Tarif, pembatasan investasi, hingga hambatan perdagangan dapat digunakan untuk mengirim sinyal ketidaksenangan.
Indonesia tentu tidak boleh terseret menjadi arena benturan kepentingan Barat dan Timur. Sebagai negara dengan posisi strategis di jalur perdagangan global, Indonesia seharusnya mampu memainkan peran sebagai penyeimbang kepentingan. Namun peran itu hanya efektif jika didukung fondasi domestik yang kuat. Tanpa daya saing industri, tanpa ketahanan pangan dan energi, diplomasi akan selalu berada dalam posisi reaktif.
Tantangan terbesar Prabowo bukan hanya menjaga hubungan baik dengan Washington atau memperluas kerja sama dengan kekuatan baru.
Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap keputusan luar negeri benar-benar berbasis pada kepentingan nasional yang terukur, bukan sekadar respons terhadap dinamika global.
Gelombang nasionalisme Amerika adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Namun Indonesia tidak boleh kehilangan arah kompasnya. Bebas-aktif harus dioperasionalkan secara cerdas, yakni fleksibel dalam taktik, tetapi tegas dalam prinsip. Dalam dunia yang makin transaksional, hanya negara yang memiliki visi strategis dan ketahanan ekonomi kuat yang mampu berdiri tegak.
Di bawah tekanan “America First 2.0”, diplomasi Indonesia sedang diuji. Dan sejarah akan mencatat, apakah kepemimpinan hari ini mampu menjaga keseimbangan, atau justru terombang-ambing dalam pusaran kekuatan besar dunia.[]
