Negara dalam Bayang Sabotase

Penulis: Sri Radjasa, M.BA/Pemerhati Intelijen

PERISTIWA penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus tidak bisa lagi dibaca sebagai kriminalitas biasa. Ia telah berkembang menjadi sinyal keras tentang sesuatu yang lebih dalam, yaitu retakan dalam kendali negara dan krisis kepercayaan yang kian menguat.

Ketika Mabes TNI menetapkan empat oknum dari BAIS TNI sebagai pihak yang terlibat, publik dihadapkan pada kenyataan yang tidak sederhana. Institusi yang selama ini dipersepsikan sebagai penjaga kedaulatan, justru terseret dalam tindakan yang mencederai rasa keadilan. Reaksi masyarakat pun cepat mengeras, dimana kecurigaan meluas, kepercayaan menurun, dan narasi tentang netralitas aparat kembali dipertanyakan.

Dalam lanskap politik yang sensitif, sorotan tak terelakkan mengarah kepada Prabowo Subianto. Latar belakangnya sebagai figur militer membuat setiap dinamika di tubuh aparat dibaca sebagai cerminan kepemimpinannya. Namun di titik ini, penting untuk menjaga kejernihan analisis.

Secara rasional, tindakan kekerasan yang berisiko tinggi dan berpotensi merusak legitimasi tidak akan menjadi pilihan strategis bagi kekuasaan formal. Justru karena itu, muncul kebutuhan untuk melihat kemungkinan lain, yakni adanya aktor-aktor di dalam sistem yang bergerak di luar kendali komando resmi.

Dalam literatur intelijen, fenomena ini dikenal sebagai rogue actors, yaitu oknum atau faksi dalam institusi negara yang bertindak menyimpang dari garis kebijakan. Mereka memanfaatkan posisi dan akses yang dimiliki, tetapi tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara secara utuh. Dalam banyak kasus internasional, aktor semacam ini menjadi instrumen efektif dalam menciptakan instabilitas tanpa harus memperlihatkan aktor utama di permukaan.

Jika ditarik lebih jauh, pola semacam ini sering berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kudeta merayap (creeping coup). Tidak ada pengambilalihan kekuasaan secara terbuka. Yang terjadi adalah proses perlahan, mulai serangkaian peristiwa yang secara sistematis menggerus kepercayaan publik, merusak legitimasi pemerintah, dan menciptakan kesan bahwa negara kehilangan kendali atas dirinya sendiri.

Kasus Andrie Yunus memiliki resonansi ke arah itu. Kekerasan terhadap aktivis HAM, dugaan keterlibatan aparat, serta sorotan internasional yang mulai menguat membentuk tekanan berlapis terhadap pemerintah. Dalam era keterbukaan informasi, efek dari satu peristiwa dapat meluas dengan cepat, memperbesar dampaknya terhadap stabilitas politik.

Respons cepat Presiden Prabowo yang memerintahkan pengusutan kasus ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap potensi ancaman tersebut. Dalam perspektif keamanan, langkah itu dapat dibaca sebagai upaya memutus rantai eskalasi. Namun, jika akar persoalan berada di dalam sistem, maka pendekatan reaktif saja tidak akan cukup.

Yang dibutuhkan adalah penguatan kendali internal, yakni memastikan rantai komando berjalan efektif, menegakkan disiplin tanpa kompromi, serta menutup celah bagi infiltrasi kepentingan sempit ke dalam institusi negara.

Sejarah kekuasaan mengajarkan satu hal penting, bahwa negara yang gagal menjaga kohesi internalnya akan perlahan kehilangan legitimasi. Bukan karena serangan terbuka, tetapi karena erosi kepercayaan yang terus berlangsung. Dalam kondisi seperti itu, ancaman terbesar justru datang dari dalam, yaitu dari mereka yang memiliki akses, tetapi tidak memiliki kesetiaan yang utuh.

Pernyataan Presiden tentang adanya “pengkhianatan dari dalam” menjadi peringatan serius. Namun peringatan itu hanya akan bermakna jika diikuti langkah konkret. Tanpa itu, ruang bagi spekulasi akan semakin luas, dan kepercayaan publik akan semakin sulit dipulihkan.

Kasus ini pada akhirnya menjadi ujian bagi negara, apakah mampu mengendalikan dirinya sendiri, atau justru terjebak dalam bayang-bayang sabotase yang terus menggerogoti dari dalam.

Di tengah krisis kepercayaan ini, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas kekuasaan, tetapi juga masa depan demokrasi. Karena ketika negara mulai kehilangan kendali atas institusinya, maka yang ikut goyah bukan hanya pemerintah, melainkan seluruh fondasi kehidupan berbangsa.[]