Wagub Fadhlullah Tegaskan Perang Lawan Korupsi, KPK Ingatkan Pentingnya Tata Kelola Bersih di Aceh

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Banda Aceh, Selasa, 19 Mei 2026. (Foto : Humas Pemerintah Aceh untuk portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam upaya pencegahan korupsi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Ruang Rapat Inspektorat Aceh, Selasa, 19 mei 2026.

Rakor dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta kepala SKPA dan instansi terkait lainnya sebagai bagian dari penguatan sinergi pemberantasan korupsi di daerah.

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan korupsi masih menjadi ancaman serius terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan sistem pengawasan, namun juga harus dibangun melalui integritas dan komitmen moral seluruh aparatur pemerintahan.

“Pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Seluruh elemen pemerintahan harus bisa membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Fadhlullah.

Wagub juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dikembangkan KPK untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara lebih terukur dan sistematis.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi yang dipimpin Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat. Dalam forum tersebut, pemerintah daerah didorong memperkuat pengawasan internal, transparansi anggaran, serta pelayanan publik yang bebas praktik korupsi.

Pemerintah Aceh berharap Rakor Pencegahan Korupsi ini dapat memperkuat kolaborasi antara KPK dan pemerintah kabupaten/kota dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.[]