Kepala BGN Dicopot, Termasuk Dua Wakil Kepala
PORTALNUSA.com | JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yaitu Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Bersama Dadan juga dicopot Wakil Kepala BGN, Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sandjaya.
Informasi pergantian pimpinan BGN tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ruang Sidang Kabinet Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa malam, 2 Juni 2026.
Dia menjelaskan, keberadaan BGN sangat strategis dalam mendukung di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Tugas itu, sambung dia, menuntut komitmen yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas.
Dalam menjalankan tugas harian, kata Prasetyo, Presiden RI selalu melakukan monitoring dan melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet, khususnya pimpinan BGN.
Menurut dia, pimpinan BGN yang menjalankan program utama Presiden RI harus diganti.
“Bapak Presiden terus melakukan monitoring, dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh kabinet, termasuk kinerja Badan Gizi Nasional,” katanya.
Menurut Prasetyo, Presiden RI selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak dari kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh BGN.
Berkenaan dengan hal tersebut, selama sekitar 1,5 tahun maka RI 1 memutuskan pergantian pucuk pimpinan BGN.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo melakukan pergantian pimpinan BGN disertai ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini dalam membangun fondasi dan membangun Badan Gizi Nasional.
Selanjutnya, Presiden memutuskan mengangkat Nanik S. Dayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.
Presiden juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono sebagai Wakil Mepala BGN baru.
“Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasonal yang baru, kami berharap dapat segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat lembaga, dan tentu saja memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” demikian Prasetyo.[]
