95 Hektare Sawah Tertimbun Banjir, Safrizal Dorong Pidie Bergerak Lebih Cepat
PORTALNUSA.com|SIGLI – Pemerintah Kabupaten Pidie diminta segera bergerak mempercepat proses pemulihan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu pada akhir 2025. Langkah cepat daerah dinilai menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Pusat untuk mengucurkan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal itu disampaikan Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, saat menerima paparan sejumlah persoalan pascabencana dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie di Sigli, Jumat, 5 Juni 2026.
Dalam pertemuan ini, Dinas Pertanian dan Pangan Pidie melaporkan sedikitnya 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara mengalami kerusakan berat akibat tertimbun material banjir. Lahan produktif yang sebelumnya memiliki indeks penanaman tinggi itu kini terancam tidak dapat dimanfaatkan apabila tidak segera direhabilitasi.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Hasballah, mengatakan ketebalan material yang menimbun lahan mencapai sekitar satu meter sehingga membutuhkan biaya rehab yang besar.
“Biaya pemulihan diperkirakan akan mencapai Rp98 juta per hektare. Saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan dana transisi Rp500 juta, namun hanya cukup untuk merehabilitasi sekitar lima hektare,” ungkapnya.
Selain lahan rusak berat, terdapat juga120 hektare sawah rusak sedang yang telah disusun Studi Investigasi Desain (SID) oleh Universitas Malikussaleh. Sementara 287 hektare sawah rusak ringan telah dibersihkan dan kembali berproduksi.
Menanggapi laporan tersebut, Safrizal memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan lahan rusak berat mencapai sekitar Rp5 miliar dengan waktu pengerjaan sekitar dua bulan atau lebih.
Ia meminta Pemkab Pidie tidak menunggu bantuan pusat, tetapi segera memulai rehabilitasi menggunakan dana dan peralatan yang tersedia.
“Kita harus bergerak terlebih dahulu agar Pemerintah Pusat melihat keseriusan daerah dalam memulihkan kondisi pascabencana,” kata Safrizal.
Ia juga mendorong Bupati Pidie segera mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Kasatgas PRR Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Prof. Dr. Tito Karnavian, guna memperkuat dukungan pemerintah pusat.
Selain sektor pertanian, pertemuan tersebut juga membahas kondisi infrastruktur air bersih. Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu, melaporkan mesin water intake bantuan era BRR NAD-Nias yang digunakan saat ini sudah berusia tua dan membutuhkan penggantian.
PDAM Pidie mengusulkan pengadaan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik senilai sekitar Rp700 juta, serta tambahan 1.000 unit meteran air untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Safrizal menyarankan pengadaan meteran dilakukan melalui kas internal perusahaan daerah, mengingat luasnya kebutuhan rehabilitasi di berbagai wilayah terdampak bencana.
Ia juga mengungkapkan bahwa Satgas PRR telah menyalurkan masing-masing 17 ton bahan pengolahan air (PAC) ke delapan PDAM di Aceh. Untuk memastikan pemanfaatannya berjalan optimal, Satgas akan segera menggelar pelatihan teknis bagi operator PDAM.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan sektor pertanian, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik di Kabupaten Pidie pascabencana, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam proses rehabilitasi serta rekonstruksi.[]
