NEWS

Misi Dagang Aceh–Jatim Catat Transaksi Rp1,079 Triliun, Dek Fadh Bidik Pasar Global dan Pariwisata

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menyambut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam pelaksanaan misi dagang yang berlangsung di Hotel Amel, Banda Aceh, Senin, 19 Oktober 2026. (Foto: Humas Pemerintah Aceh/Kolase: Portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Misi dagang dan investasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat potensi transaksi mencapai Rp1,079 triliun. Capaian ini membuka peluang bagi kedua daerah untuk memperluas pasar komoditas unggulan sekaligus memperkuat kerja sama di sektor pariwisata

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menyambut baik pelaksanaan misi dagang yang berlangsung di Hotel Amel, Banda Aceh, Senin, 19 Oktober 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan 149 pelaku usaha dari Aceh dan juga Jawa Timur.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menyambut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam pelaksanaan misi dagang yang berlangsung di Hotel Amel, Banda Aceh, Senin, 19 Oktober 2026. (Foto: Humas Pemerintah Aceh)

Dek Fadh berharap dengan adanya pertemuan bisnis itu tidak berhenti pada kesepakatan transaksi perdagangan, namun bisa berlanjut menjadi kemitraan strategis yang mampu memberikan manfaat lebih luas bagi kedua provinsi.

“Terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur. Kami berharap kerja sama ini bisa berlanjut ke bidang lain, terutama pariwisata,” kata Dek Fadh.

Menurutnya, perluasan jaringan perdagangan antardaerah menjadi peluang penting bagi Aceh untuk meningkatkan daya saing produk unggulan, seperti kopi Gayo dan nilam, agar mampu menembus pasar internasional.

Ia juga menilai Aceh memiliki modal sejarah dan posisi strategis untuk kembali memperkuat perannya dalam perdagangan internasional. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan penting di kawasan.

Karena itu, Dek Fadh berharap kolaborasi perdagangan dan investasi dengan Jawa Timur dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Di tengah upaya tersebut, ia mengakui pembangunan pascabencana di Aceh masih terus berjalan, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Pemerintah Aceh juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir pada akhir tahun.

Dek Fadh turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu daerah pertama menyalurkan bantuan bagi masyarakat Aceh ketika bencana melanda.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa misi dagang merupakan instrumen untuk memperkuat konektivitas ekonomi antardaerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mudah-mudahan kesepakatan bersama ini bisa ditindaklanjuti secara efektif karena setiap melakukan misi dagang, kami ingin bisa maju bersama,” ujar Khofifah.

Selain mengapresiasi sambutan Pemerintah Aceh, Khofifah juga menyinggung peran historis masyarakat Aceh dalam perjuangan mempertahankan tanah air, termasuk kepahlawanan Laksamana Malahayati.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, menjelaskan bahwa misi dagang tersebut merupakan agenda ke-27 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini melibatkan 109 pelaku usaha dari Aceh dan 40 pelaku usaha dari Jawa Timur.

Pertemuan bisnis menyasar transaksi berbagai produk yang saling melengkapi, meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan, hingga fesyen.

Kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama antardinas terkait serta kesepakatan dagang yang melibatkan Kadin, IWAPI, HIPMI, Gekrafs, dan pelaku usaha dari kedua provinsi.

Melalui misi dagang ini, Aceh dan Jawa Timur diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan nilai perdagangan, tetapi juga memperluas akses pasar produk unggulan, menarik investasi, dan membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan.

Dengan tindak lanjut yang konkret, potensi transaksi Rp1,079 triliun tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. []