PORTALNUSA.com | BANDA ACEH –Pengamat Politik FISIP Universitas Syiah Kuala (USK), Effendi Hasan meminta anggota DPR Aceh yang baru dilantik dapat memposisikan diri sebagai fungsi pengawasan.
Hal itu disampaikannya pada Focus Group Discussion yang digelar oleh KosTum di Banda Aceh, Senin 7 Oktober 2024.
Acara bertema “Legislatif Urus Rakyat atau Proyek” itu menyoroti ketidakharmonisan eksekutif dengan legislatif yang kerap terjadi saat pembahasan anggaran, tak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional.
“Seharusnya eksekutif dan legislatif membangun komunikasi yang baik, karena keduanya bekerja untuk kepentingan rakyat,” kata Effendi.
Dingatkan juga kedua lembaga itu harus memahami perannya sebagai bagian dari trias politica dalam sistem demokrasi. Dengan adanya harmonisasi akan mampu membangun Aceh yang lebih baik.
Menanggapi itu Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP menyebutkan sinergi Pemerintah Aceh dan DPRA sudah cukup baik.
Hal itu terlihat dari sejumlah penyelesaian pekerjaan bersama dan pembahasan anggaran 2025 yang telah dilakukan. Selain itu anggaran perubahan juga sedang berproses dan pelantikan anggota DPRA berjalan lancar dan tepat waktu.[]
