PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem)-Fadhullah (Dek Fadh) nantinya harus didukung oleh sosok Sekretaris Daerah (Sekda) yang tegak lurus sehingga dapat membereskan hambatan pembangunan Aceh.
“Salah satunya (yang butuh keberanian seorang Sekda) adalah soal dana pokir (pokok-pokok pikiran) anggota dewan,” kata Direktur Eksekutif For-Bina, Muhammad Nur dalam rilisnya yang diterima Portalnusa.com, Kamis malam, 19 Desember 2024.
“Mualem-Dek Fadh wajib memilih Sekda yang tegak lurus dan loyal pada pimpinan dalam menjalankan kerja-kerja pemerintahan,” tulis Muhammad Nur.
Menurutnya, hal utama yang penting dilakukan oleh Sekda nanti adalah meluruskan kembali besaran dana pokir anggota Dewan yang ada selama ini.
“Jangan biarkan SKPA tidak punya anggaran dan terperangkap sebagai pengelola pokir milik anggota dewan, padahal mereka itu (SKPA) anak buah gubernur,” sebutnya.
Untuk itu, Mualem-Dek Fadh harus dibantu penuh oleh Sekda yang tegak lurus dan loyal yang paham regulasi, mengerti dinamika birokrasi dan punya kemampuan lebih untuk berdialog dengan anggota dewan guna membantu gubernur dan wakil gubernur Aceh dalam pencapaian visi dan misinya.
Menurut Muhammad Nur, jika pun harus ada pokir maka tidak boleh lebih dari Rp 600 miliar saja yang dibagi kepada semua anggota dewan dengan jumlah 81 orang.
“Sudah harus diakhiri sikap rakus karena mengejar modal politik dikembalikan dalam waktu singkat. Ini berbahaya untuk agenda memperkuat ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Dijelaskannya, logika anggaran harus berbanding lurus dengan visi misi pimpinan, jangan ada kerja sama Sekda dengan anggota dewan yang terhormat untuk menipu pimpinan. Artinya, pengalokasian harus proporsional.
“Ingat, kita akan awasi dengan seksama kelakuan anggota dewan dan Sekda dalam perencanaan anggaran. Sudah cukup jadi alasan bagi dinas tak punya dana dalam mendukung agenda kerja pemerintah,“ sebutnya.
Muhammad Nur mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan APBA/Otsus dan sumber lainnya hanya untuk mendukung kelompok tertentu saja, sedangkan kerja-kerja membangun ekonomi dan penguatan kapasitas warga untuk lebih sejahtera tak punya sumber angggaran.
“Mualem-Dek Fadh harus punya pemahaman yang utuh soal anggaran jangan sampai SKPA atau kerja sama DPRA untuk membuat gaduh hingga terjadi Silpa tiap tahun di atas 50 persen,” katanya lagi.
Untuk itulah, lanjut Muhammad Nur, penunjukan Sekda yang mumpuni, loyal dan tegak lurus pada Mualem-Dek Fadh diperlukan termasuk untuk merespons perkembangan pengurangan anggaran dari Outsus Aceh.
“Kuncinya, Mualem-Dek Fadh juga perlu mem-backup Sekda dari intervensi yang bisa jadi datang dari anggota dewan, sebagaimana yang sudah-sudah,” demikian Muhammad Nur. []
