PORTALNUSA.com | ACEH BESAR – Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat melalui berbagai langkah strategis guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Plt Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah saat menyampaikan sambutan dalam acara Aceh Economic Forum yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Aceh, di Ballroom The Pade Hotel, Kamis, 16 Januari 2025.
Diwarsyah menyebutkan, sejumlah program yang dijalankan Pemerintah Aceh untuk dongkrak perekonomian, di antaranya memberikan pelatihan keterampilan kerja dan akses permodalan bagi UMKM.
Selain itu, upaya lainnya juga terus diperkuat dengan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai elemen fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif.
“Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus didorong guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan,” kata Diwarsyah.
Pemerintah Aceh, kata Diwarsyah, juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2023 yang mengatur penggunaan produk Aceh oleh Bupati/Wali Kota, instansi vertikal, SKPA, BUMN/BUMD, dan sektor jasa hospitality.
“Instruksi ini mendorong promosi serta penggunaan produk-produk Aceh dalam berbagai kegiatan kedinasan, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mengendalikan inflasi,” ujar Diwarsyah.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Rony Widijarto, mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi suatu daerah sangat berkaitan dengan tingkat kesejahteraan seperti angka kemiskinan dan pengangguran.
Rony mengatakan, pertanian menjadi sektor paling besar yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Aceh. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kebijakan di Aceh perlu melakukan upaya yang dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah dari pertanian di Aceh.
“Digitalisasi dan mekanisasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produksi pertanian,” kata Rony.
Acara Aceh Economic Forum itu juga diisi dengan diskusi yang diisi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, Safuadi, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung, Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc, Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan dan Ketua ISEI Aceh, Aliasuddin. []
