SAYA mendengar bisik-bisik itu di kauri kecil maupun kauri besar Kauri kecil di kupi solong– pojok Ulee Kareng- hingga kauri besar di tet apam pokir.
Bahkan, kemarin sore, ketika buka bareng, yang dilarang Jokowi lewat surat edaran menteri seskab- di sebuah restoran kawasan Krekot, Pasar Baru, Jakarta Pusat -bisik itu makin nyaring.
Yang membisikkan itu bukan individu atau kelompok pembisik daur ulang seperti pemulung sampah plastik atau pemungut karton bekas untuk dijual receh-receh.
Mereka-pembisik dan mereka yang saling berbisik itu- stratanya intelektual. Intelektual yang dalam kamus Poerwadarminta adalah orang cerdas, berakal, dan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan.
Anda dan saya tahu seseorang baru dilabeli sebagai intelektual apabila mempunyai kecerdasan tinggi. Kecerdasan yang mengangkatnya sebagai kaum cendekiawan.
Para cendekiawan inilah yang berbisik dan saling berbisik.
Bisikannya tentang Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki. Isinya macam-macam. Mulai dari kerjanya yang nggak moncer, visinya melempem hingga bisik rawan tentang misi bisnis yang ia panggul.
Salah satu bisik bisnis menyangkut izin tambang. Izin tambang yang saya nggak tahu lokasinya tapi menjadi pembicaraan saya dengan seseorang di sebuah pagi.
Bahkan bisik itu sempat ngelantur tentang privacy sang penjabat.
Seorang teman lama, seorang sosiolog yang menyandang status guru besar dan rajin menulis memindahkan sebuah bisik lain ke kolom media online lewat tulisan.
Style tulisannya essai kembang kempis. Melantur-lantur lewat adukan akademis. Yang tengah diisi beberapa pharagrap yang ngenyek.
Ngenyek tentang jet pribadi sebuah konglomerasi yang dipinjampakaikan ke sang penjabat. Pinjam pakai entah apa maksudnya. Saya nggak tahu. Mungkin sekadar gaya.
Sekarang kan lagi panen kritik gaya. Gaya yang banyak dari lingkaran pejabat. Lingkungan penjabat diayak media sosial.
Kan dulunya ada juga pejabat-bukan penjabat- yang punya pesawat pribadi. Diterbangkan sendiri. Yang oleh teman saya di-ngenyek pesawat daluawarsa. Yang harga bmw seri terbarunya jauh lebih mahal.
Sebagai seorang jurnalis saya nggak mau ikut arus bisik-bisik ini. Di kalangan jurnalis sebuah bisik baru bisa dipindahkan ke tulisan kalau memenuhi syarat.
Syarat paling jongkoknya adalah lima w+satu h.. Lima w tambah satu h itu harus dirangkai dalam paragraph atau alinea siapa, apa …. dan mengapa. Itu baru namanya news. Straight news.
Straightnews yang berarti berita lurus. Lurus pakai lead terus rangkaian Alinea yang bersambung. Plus penutup.
Dan berita atau news itu baru layak muat kalau ia berimbang. Ada kata yang gayungnya bersambut. Gayung diklarifikasi supaya timbangannya nggak berat sebelah. Bahasa keren jurnalistiknya balance
Ada sumber dari bisik dan ada hak jawab dari yang dibisiki. Barulah ia klop sebagai berita. Berita yang di-publish di media mainstream atau media sosial yang bukan hoaks.
Tentang bisikan terhadap Penjabat Gubernur Achmad Marzuki ini saya tak paham nahu sarafnya. Yang saya tahu nahu-nya ia ditunjuk sebagai penjabat lewat sebuah eska presiden atas usulan mendagri.
Yang saya tahu juga Achmad Marzuki, sebelum diangkat jadi penjabat gubernur, berstatus sebagai staf ahli mmendagri bidang hukum dan kesatuan bangsa.
Sebelum jadi staf ahli yang menyandang status birokrat ia seorang tokoh militer berpangkat mayor jenderal. Melewati karier panjang di berbagai tugas. Bahkan pernah jadi Pangdam Iskandar Muda.
Saya tak tahu apa alasan mendagri mengsulkannya sebagai penjabat gubernur. Yang saya pahami proses antara pensiun dininya sebagai tentara untuk jabatan staf ahli hingga ke penjabat gubernur bak jalan tol
Bahkan, hingga kini,ia masih merangkap jabatan sebagai staf ahli.
Setahun lalu, sebelum ia dilantik sebagai penjabat gubernur saya pernah menantang seorang jurnalis muda untuk melakukan investigasi guna kebutuhan reporting agar antara pro dan menolak pengangkatan bisa klop.
Sebab, sewaktu namanya dimunculkan mekar pendapat setuju dan tak setuju. Saya maklum aja kedua sikap ini. Mungkin yang tak setuju punya gacokan lain. Dan yang setuju ada udang di balik batu.
Entahlah…
Namun begitu, kini, suara bisik tentang Achmad Marzuki makin nyaring. Banyak komunitas yang mulai bermain. Banyak teropong yang mengusik kinerja sang pejabat. Temanya seabrek.
Saya nggak mau masuk ke grup setuju dan nggak setuju. Ingin di luar aja. Bebas. Nggak juga mau menjejakkan kaki kiri dan kanan dalam area berbeda,
Area gugat menggugat. Seperti gugatan terhadap keabsahan pengangkatannya. Padahal dia sudah diangkat. Sudah bertugas. Dan akan memasuki ulang tahun pertama pengangakatannya.
Saya juga nggak tahu apa sesudah satu tahun diperpanjang. Sebab evaluasi kinerja penjabat itu satu tahun. Usai setahun bisa resign atau lanjut. Itu juga terserah mendagri.
Gugatan seperti dikatakan seorang teman sebagai akumulasi dari persoalan regulasi dan legitimasi mengenai keabsahan pengangkatan.
Pengangkatan yang ia katakan menjadikan Aceh sedang tidak baik-baik. Yang bagi saya memang tidak baik. Tidak baik sejak sebelum kedatangan Achmad Marzuki Yang ingin ia diperbaiki.
Yang ternyata belum baik-baik, Belum baik dari banyak sisi. Masih miskin. Masih balepotan dengan hancurnya sumber daya alam.
Dan entah apalagi. Mungkin Anda paling tahu. Tahu tentang gelanggang kekuasaan. Gelanggang yang banyak permainannya.
Permainan kekuasaan yang identik dengan politisasi. Permainan yang sedang disajikan oleh beberapa partai politik tentang kinerja sang penjabat. Tentu saja yang didulang kinerja yang tak baiknya.
Dan secara koor kinerja yang baik ini diorkestrasikan lewat pernyataan belum mampunya sang penjabat memperbaiki kondisi Aceh. Kondisi yang berlumuran banyak masalah. Sehingga perlu dievaluasi.
Saya melihat kritik ini muncul karena sudah “hang”nya soliditas. Soliditas yang mampu merealisasikan komitmen Sehingga belum terwujud keinginan bersama.
Kondisi hari ini kepemimpinan di Aceh adalah bagaimana untuk mencari solusi terhadap turunnya penerimaan dana otsus . dari dua persen menjadi satu persen, Yang deadline dana otsusnya tinggal menunggu tahun
Soliditas itu harus ditujukan pada lobi pemerintah pusat untuk membawa pulang anggaran untuk menopang dana otsus.
Sampai hari ini, seperti yang dikoorkan sebagai paduan suara para oposan di Aceh, Marzuki belum mampu merealisasikannya. Yang ada durasi pertemuan dengan petinggi Jakarta dalami bentuk formalitas
Marzuki juga terkesan kurang memahami skema pembangunan Yakni bagaimna menekan angka kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang masih di bawah rata -rata nasional.
Kesan lainnya sang penjabat hanya mengejar realisasi anggaran untuk diteken bukan kemanfaatannya.
Lantas bagaimana dengan investasi. Iklim saja masih gabak. Berawan tebal. Mendung menggelantung. Janji menghadirkan banyak investor masih dalam retorika
Belum ada yang terlihat arah kemajuan. Yang kata kunci dari bisik-bisik itu, Aceh masih terkunci di angka mati…[]
- Darmansyah adalah wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman”
