PORTALNUSA.com | LHOKSEUMAWE – Komisi D (Bidang Keistimewaan Aceh) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Lhokseumawe, Kamis, 23 Januari 2025. RDP tersebut untuk membahas rencana kerja dan target yang akan dicapai Disporapar selama satu tahun.
RDP dipimpin oleh Ketua Komisi D, Nurbayan S. Sos, M. Sos (Fraksi Kebangkitan Amanat Pembangunan Keadilan Sejahtera) didampingi oleh para anggota Komisi D, di antaranya Said Lutfie Manfalutie (Fraksi Partai NasDem), Jailani SH MH (Fraksi Kebangkitan Amanat Pembangunan Keadilan Sejahtera), Zulkarnaini (Fraksi Partai Aceh) dan Roma Juwita Hasibuan S. IAN (Fraksi Partai Golkar).
Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Disporapar Lhokseumawe, Ramli, M. Kes, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dinas tersebut. Salah satu isu utama adalah terkait persolan tidak tersedianya anggaran untuk pemberian penghargaan (reward) kepada atlet yang berprestasi pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Aceh yang digelar di Aceh Timur tahun lalu.
“Ketiadaan anggaran ini menjadi sorotan karena dapat berdampak pada motivasi para atlet muda yang telah berjuang mengharumkan nama daerah,” ungkap Ramli.
Ramli menambahkan bahwa keterbatasan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disporapar tidak hanya berdampak pada pemberian penghargaan, tetapi juga menyulitkan proses pembinaan atlet secara keseluruhan, sehingga dikhawatirkan dapat berakibat tidak maksimalnya capaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh dinas.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kami menghadapi tantangan besar dalam melakukan pembinaan berkelanjutan bagi para atlet,” jelas Ramli dalam rapat tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, seluruh anggota Komisi D DPRK Lhokseumawe hadir, menunjukkan keseriusan mereka dalam menanggapi isu ini. Mereka mendengarkan dengan seksama paparan dari Kepala Disporapar dan membahas solusi yang memungkinkan untuk mengatasi kendala tersebut.
Anggota Komisi D, Jailani Usman SH MH, mengungkapkan pentingnya pertemuan ini untuk mengevaluasi program kerja, baik yang telah terealisasi maupun yang akan dijalankan, khususnya di sektor olahraga dan pembinaan pemuda.
Jailani menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah untuk memperhatikan alokasi anggaran di sektor olahraga, mengingat pentingnya pembinaan atlet muda bagi masa depan olahraga Lhokseumawe.
Meski terdapat berbagai kendala, rapat tersebut berlangsung lancar dan konstruktif. Para anggota dewan dan pihak Disporapar sepakat untuk terus berkoordinasi guna mencari jalan keluar terbaik bagi kemajuan olahraga di Kota Lhokseumawe.
Komisi D juga berkomitmen untuk mengawal proses penganggaran agar pembinaan atlet tidak terabaikan di masa mendatang.
Isu keterbatasan anggaran ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pembinaan atlet tidak hanya soal prestasi, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun karakter dan masa depan generasi muda.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan para atlet bisa terus berkembang dan membawa prestasi gemilang untuk daerahnya.
Komisi D DPRK Lhokseumawe, kedepannya berencana untuk mengawal lebih ketat proses perencanaan anggaran, khususnya dalam sektor pemuda dan olahraga.
Harapannya, Disporapar dapat menjalankan program-program pembinaan dengan optimal, dan para atlet berprestasi mendapatkan apresiasi yang layak atas kerja keras mereka. (Parlementaria)
