Rakyat Aceh Butuh Penjelasan Mengapa Anggaran 2025 belum Berjalan

Catatan Kritis MaTA

LAMBANNYA bahkan nyaris tak ada pergerakan anggaran Aceh 2025 memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak termasuk dari LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

MaTA merilis catatan kritisnya terhadap kondisi yang sangat merugikan masyarakat.  Berikut empat poin catatan kritis MaTA yang dikirimkan ke berbagai media, termasuk Portalnusa.com.

Pertama: Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh perlu menjelaskan kepada publik/rakyat Aceh atas belum terealisasinya anggaran Aceh 2025, sehingga sangat mengganggu percepatan pembangunan dan ekonomi.

Hingga menjelang bulan Mei 2025, rakyat Aceh belum mendapatkan kepastian dan informasi yang jelas penyebab belum berjalannya anggaran tahun ini.

Ketergantungan pada APBA sangat kuat sehingga di level kabupaten/kota di Aceh, ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dengan demikian, realisasi APBA menjadi penting dipercepat dan tidak saling lempar tanggung jawab.

Kedua: Gubernur dan Wakil Gubernur perlu segera duduk bersama dengan Kepala SKPA dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pembangunan Aceh 2025.

Seperti dengan Dinas Perkim yang belum mengumumkan 1.000 unit lagi rumah duafa dari total 3.000 unit yang akan dibangun tahun ini.

Ini kesannya Pemerintah Aceh (Dinas Perkim) tidak serius dari sisi keterbukaan dan tata kelola pada dinas tersebut sesuai dengan rencana awal.

Peran Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga semua yang diharapkan bisa tercapai.

Ketiga: Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengambil langkah tegas berupa review anggaran atas program-program dalam bentuk pokir.

Banyak uang rakyat Aceh dijadikan program kepentingan oknum dan itu jauh dari visi dan misi Gubernur. Maka peran Gubernur dalam melakukan review atas kebijakan anggaran pokir menjadi penting, sehingga visi Aceh menjadi keutamaan ketimbang membiarkan para oknum yang hanya memikirkan kepentingan ekonominya dari uang rakyat Aceh.

Keempat: Gubernur dan Wakil Gubernur perlu segera melakukan langkah-langkah evaluasi atas birokrasi saat ini.

Langkah tegas menjadi penting, mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat Aceh dalam membangun Aceh yang berkelanjutan. Langkah kepatutatan perlu secepat mungkin dilakukan untuk melahirkan tata kelola yang baik dan kuat.[]

Alfian
Koordinator MaTA