Keuchik di Aceh Jaya Ramai-ramai ke Jakarta, Bupati Mengaku tak Tahu Apa-apa
PORTALNUSA.com | CALANG – Keberangkatan sejumlah keuchik (kepala desa) asal Aceh Jaya ke Jakarta belakangan ini menyita perhatian publik. Pasalnya, rombongan yang melakukan kunjungan ke ibu kota negara itu disebut-sebut tak melalui prosedur izin dari pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa perjalanan para keuchik bukan merupakan bagian dari agenda resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Bahkan, pihaknya tidak menerima pemberitahuan apa pun sebelumnya.
“Pemkab Aceh Jaya tidak pernah dimintai izin atau menerima informasi sebelumnya. Jadi, keberangkatan itu murni inisiatif pribadi mereka (keuchik),” ujar Safwandi saat ditemui Senin, 14 Juli 2025.
Menurut Safwandi, jika kegiatan tersebut bersifat studi banding atau kunjungan kerja, hal itu sepenuhnya menjadi hak individu keuchik. Namun, ia menegaskan bahwa dana perjalanan tidak bersumber dari APBK atau dana pemerintah kabupaten.
“Itu murni dari dana desa masing-masing. Bukan dari anggaran Pemnkab Aceh Jaya,” tegasnya.
Bupati Aceh Jaya menambahkan, seluruh tanggung jawab atas kegiatan ini berada di tangan masing-masing keuchik, termasuk soal pertanggungjawaban kepada masyarakat desa yang mereka pimpin.
“Mungkin karena masa jabatan mereka segera berakhir, jadi mereka ingin memanfaatkan waktu untuk melakukan kunjungan. Tapi intinya, itu keputusan pribadi dan mereka sendiri yang akan mempertanggungjawabkan,” jelasnya.
Masyarakat menunggu kejelasan, terutama dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Jaya yang hingga berita ini ditayangkan belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Di tengah sorotan soal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, keberangkatan ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana fungsi kontrol berjalan, dan siapa yang akan menjawab bila ada penyalahgunaan?
Seorang sumber mengatakan, kunjungan ke luar daerah tentu bukan hal yang dilarang, namun publik berhak tahu — apakah perjalanan itu membawa manfaat bagi pembangunan desa, atau sekadar agenda penghujung masa jabatan?
Aceh Jaya tak kekurangan masalah. Listrik padam hampir tiap malam, perjalanan penyertaan saham di Bumdesma dari dana desa masih simpang-siur, dan desa-desa banyak yang menjerit karena kebutuhan dasar belum terpenuhi. Tapi justru di tengah krisis itu, keuchik malah berangkat ke ibu kota negara, meninggalkan rakyatnya yang apoh-apah.[]
