Sebanyak 52,4 Ton Beras Cadangan Pemerintah Disalurkan untuk 2.848 KK di Sabang

Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus didampingi Forkopimda menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara simbolis untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dipusatkan di dGampong Kuta Ateuh, Senin, 28 Juli 2025.(Foto Humas Pemko Sabang)

PORTALNUSA.com | SABANG – Pemko Sabang salurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada 2.848 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan ini merupakan alokasi dari pemerintah pusat untuk bulan Juni dan Juli 2025.

Adapun besaran bantuan beras yang diberikan sebanyak 10 kg per KPM. Dengan begitu, masing-masing KPM menerima 20 kg beras untuk dua bulan.

Sebanyak 2.848 penerima dengan total bantuan sebanyak 52.400 kg atau setara dengan 52,4 ton beras. Distribusi bantuan ini akan dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kota Sabang, melalui kantor Keuchik masing-masing gampong.

Pada penyaluran bantuan yang berlangsung di Gampong Kuta Ateuh, Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus bersama Dandim 0112/Sabang Letkol Kav. Edi Purwanto, serta instansi terkait hadir dan memberikan bantuan secara simbolis kepada masyarakat penerima manfaat.

“Sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, hari ini kita menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah kepada 2.848 KPM di Kota Sabang,” kata Suradji Junus, Senin, 28 Juli 2025.

Wakil Wali Kota Sabang menjelaskan, bantuan pangan beras ini merupakan program pemerintah pusat, berupa penyaluran beras melalui Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Perum Bulog sebagai penyedia.

“Mungkin selama ini kita ada kendala karena cuaca yang kurang mendukung, sehingga distribusi pangan dari daratan terganggu dan terjadi kenaikan harga. Alhamdulillah hari ini kita salurkan bantuan, semoga dengan bantuan ini dapat membantu kebutuhan beras bagi masyarakat,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Sabang berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mencanangkan program ini, serta seluruh pihak yang terlibat yakni Badan Ketahanan Pangan, Bulog, instansi terkait, TNI/Polri yang turut mengamankan proses penyaluran, perangkat desa, dan tokoh masyarakat setempat.[]

Berikan Pendapat