Kepala BRA Dampingi Mualem pada Pertemuan dengan Empat Balai Kementerian PUPR
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin SH, M.Kn mendampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat berkunjung ke Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Jakarta, Sabtu, 13 September 2025.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir anggota DPRA, Salamawati.SE, MM bersama Deputi Penguatan Kelembagaan BRA, Julian ST, MT.
Kedatangan Mualem dan rombongan disambut Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro bersama Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Aceh, Tommy Permadhi; Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Aceh, Zulkarnaen; Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Syarifah Rahimah serta sejumlah pejabat BPJN PUPR lainnya.
Kepala BRA, Jamaluddin menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Mualem meminta Kementerian PUPR melalui berbagai Balai memperhatikan kelanjutan pembangunan inftastuktur di Aceh, terutama infrastruktur jalan, konstruksi serta prasasrana strategis lainnya di Aceh.
Mualem menegaskan bahwa percepatan pembangunan Aceh tidak hanya bergantung pada program daerah, tetapi juga dukungan penuh pemerintah pusat.
Sinergi yang terjalin diharapkan dapat mempercepat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Aceh
“Permintaan Mualem itu disahuti dan mendapat respons baik. Pembengunan berbagai infrastruktur dan prasarana strategis harus dioptimalkan di Aceh, karena kita sebagai daerah bekas konflik perlu menggenjot pembangunan menuju Aceh yang lebih baik,” jelas Jamaluddin.
Jamaluddin menambahkan, dalam pertemuan tersebut Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro menejelaskan bahwa BPJN Aceh bertugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan (preservasi) jalan dan jembatan di wilayah Aceh.
Termasuk juga penyusunan program, anggaran, pengadaan lahan, pengawasan pelaksanaan, dan pengelolaan informasi terkait jalan dan jembatan nasional.
“Fokus kami adalah memastikan seluruh program jalan nasional berjalan baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan lahan, hingga pengawasan teknis di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Aceh, Ir. Zulkarnaini memaparkan dalam melaksanakan pemeliharaan jasa konstruksi di Aceh, pihaknya bertugas mulai dari penyusunan rencana, program, dan anggaran.
Termasuk pula pengelolaan pengadaan barang/jasa; pelaksanaan pendampingan pengadaan barang/jasa; pelayanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa.
Pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa; pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas, pelaksanaan fungsi kepatuhan intern dan manajemen risiko sesuai dengan kewenangannya.
Berikutnya, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.
Begitu juga dengan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Syarifah Rahimah, ruang lingkup kerjanya meliputi rehabilitasi madrasah, rehabilitasi perguruan tinggi dan sekolah rakyat.
Pada kesempatan yang sama Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh, Tommy Permadhi memaparkan, ruang lingkup kerjanya meliputi: sistem penyediaan air minum, sistem penyediaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengembangan kawasan strategis, serta penataan bangunan gedung negara.[]
