Daniel Abdul Wahab: JKA Harus Dipertahankan Demi Perlindungan Seluruh Rakyat Aceh
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab meminta polemik terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) segera diselesaikan melalui dialog terbuka antara pihak eksekutif dan legislatif Aceh guna menjaga stabilitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurut politisi Partai NasDem tersebut, komunikasi yang konstruktif menjadi langkah penting untuk menghindari kegaduhan publik akibat berbagai informasi yang berkembang terkait penyesuaian program JKA.
“Kami meminta eksekutif dan legislatif Aceh dapat duduk bersama agar JKA tetap berjalan seperti biasa dan tidak mengalami penyesuaian yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujar Daniel Abdul Wahab.
Ia menegaskan bahwa JKA merupakan program strategis yang tidak boleh dikorbankan dalam situasi apa pun, terlebih Aceh masih menghadapi dampak bencana ekologis yang meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
“JKA harus tetap dipertahankan. Apalagi bagi masyarakat terdampak bencana ekologis, karena kesehatan korban jauh lebih penting dan menjadi kebutuhan mendasar yang harus dijamin pemerintah,” tegasnya.
Daniel menilai, keberadaan JKA bukan sekadar program rutin pemerintah, melainkan instrumen perlindungan sosial yang berperan penting dalam menjaga akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi pascabencana.
Ia juga optimistis persoalan ini dapat diselesaikan melalui sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
“Dengan kebersamaan antara Gubernur dan DPRA, kami yakin persoalan JKA dapat diselesaikan dengan baik sehingga seluruh rakyat Aceh tetap mendapatkan perlindungan kesehatan secara penuh sesuai qanun dan amanat UUPA,” katanya.
Lanjut Daniel, akan terus mengawal keberlanjutan JKA sebagai bentuk komitmen menjaga hak dasar masyarakat serta memastikan kebijakan pembangunan tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial.
“JKA adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah rakyat. Program ini harus tetap menjadi payung perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Aceh,” pungkasnya.[]
