Tiga Lembaga Bersinergi Kelola Kawasan Km Nol Indonesia di Sabang
PORTALNUSA.com | SABANG – Sinergi pengelolaan kawasan Tugu Km Nol diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemko Sabang, BKSDA Aceh, dan BPKS.
Sinergitas ini dilakukan untuk mendorong pengembangan wisata berkelanjutan berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Penandatanganan secara simbolis dilakukan oleh Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata; Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, dan Deputi Komersial dan Investasi BPKS Sabang, Teuku Ardiansyah.
Kegiatan tersebut turut disaksikan anggota Komisi IV DPR RI, T. A. Khalid; Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko; Sekda Sabang, Andri Nourman serta Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain.
Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah penting, dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna mendorong pengembangan kawasan Km Nol sebagai destinasi unggulan Kota Sabang dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.
Menurutnya, Pemko Sabang mendukung penuh penataan dan pengembangan kawasan agar semakin tertata, nyaman, dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun perekonomian masyarakat.
“Selain menjadi ikon nasional, kawasan Km Nol juga memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor wisata. Karena itu kami berharap seluruh pihak dapat terus berkolaborasi dan bersinergi, agar pengembangan kawasan ini dapat berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Suradji, di Aula Pulau Weh Kantor Wali Kota Sabang, Jumat, 8 Mei 2026.
Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi antar-unsur negara dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan Km Nol agar lebih tertata dan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke Kota Sabang.
Ia menekankan pentingnya menjaga koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Kementerian Kehutanan melalui BKSDA, Pemko Sabang, dan BPKS agar pengembangan kawasan dapat berjalan maksimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat maupun wisatawan.
Sementara itu, Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko mengatakan penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Kehutanan dan hasil evaluasi bersama antara pemerintah daerah, BPKS, dan kementerian terkait pengelolaan kawasan Km Nol.
Ia menegaskan bahwa pengembangan wisata berbasis alam di kawasan TWA Pulau Weh harus tetap mengedepankan prinsip konservasi, mitigasi risiko lingkungan, pengembangan ekowisata, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Sementara itu, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain menyampaikan bahwa pengembangan kawasan Km Nol telah menjadi bagian penting dalam Rencana Strategis BPKS Tahun 2025–2029 sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan pariwisata dan ekonomi kawasan.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar sehingga ditetapkan sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi yang perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan.[]
