PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Bank Aceh bersama Badan Pengelola Keuangan Aceh dan Daerah (BPKA-D) perkuat sinergitas guna optimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“BPKD punya otoritas dalam menjamin terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, aman, terkendali dan transparan. Sinergitas dengan Bank Aceh tentunya memberikan output yang optimal dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos, M.Si.
Pernyataan itu disampaikan Iskandar pada acara Gathering Bank Aceh dengan BPKD se-Aceh di Hotel Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Senin, 22 Mei 2023.
Gathering dikaksanakan oleh Bank Aceh dalam rangka peningkatan kerja sama melalui sosialisasi sejumlah elektronifikasi sistem pembayaran pemerintah daerah seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Direktur Utama Bank Aceh, Muhammad Syah dalam sambutannya mengatakan, Bank Aceh berkomitmen untuk terus melakukan digitalisasi dan elektronifikasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Adapun, pelaksanaan kegiatan gathering merupakan wujud sinergitas dalam rangka mempercepat elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah.
“Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dengan berbagai produk dan layanan digital perbankan telah menjadi sebuah keniscayaan. Kerja sama melalui sejumlah layanan seperti SIPD dan KKPD tentunya dapat memperluas cakupan pengelolaan keuangan yang memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi bagi masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, pada 2023, pengembangan produk dan layanan berbasis digital Bank Aceh terus dilakukan baik yang dikhususkan untuk pemda dalam rangka pengelolaan keuangan/anggaran daerah, maupun kepada nasabah/mitra/masyarakat secara umum.
Layanan tersebut seperti Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), SIPD, layanan keuangan tanpa kantor (laku pandai) Action Link, setor tarik tanpa kartu di ATM/CRM, Action Cash, layanan gerai digital, Action Lounge, pendaftaran nasabah baru via action mobile, Digital Onboarding, layanan transaksi atm antar negara (unionpay, apn,visa) ATM Crossborder, layanan pembayaran via virtual account secara online host to host, virtual account host to host (h2h).
“Kehadiran sejumlah layanan tersebut nantinya akan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ini sekaligus mendorong program transaksi non tunai yang dicanangkan pemerintah,” ujar Muhammad Syah.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P dalam sambutannya mengatakan, ETPD merupakan suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Apresiasi kami sampaikan kepada Bank Aceh Syariah yang terus mendukung ETPD sehingga nantinya akan berdampak bagi pengelolaan keuangan yang transparan dan akintabel,” ujarnya.
Menurutnya, program elektronifikasi akan menjadikan lebih banyak lagi pemda yang masuk dalam kategori digital. Hal ini dikarekan Bank Indonesia meyakini digitalisasi transaksi pembayaran mampu memperkuat resiliensi Pemda melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi belanja.
Dia juga mengapresiasi Bank Aceh yang telah mengakselerasi sejumlah layanan digital Bank Indonesia.
Dikatakannya, hingga Maret 2023 sudah terdapat 311.828 pengguna QRIS di Provinsi Aceh, tumbuh sebanyak 30 ribu pengguna selama tahun 2023 atau 13,43% dari target pengguna baru 2023 sebanyak 226 ribu. Sementara dari sisi transaksi, hingga Maret 2023 telah terdapat 1,7 Juta transaksi atau 35,73% dari target 2023 sebesar 5 juta transaksi. []
