Aliansi Mahasiswa Desak Evaluasi Penanganan Pascabencana Aceh
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Aceh menyoroti kondisi pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh sejak November 2025. Mereka menilai proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat, 3 Juli 2026. Aksi itu diikuti BEM UI, Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Ar-Raniry, Pemerintahan Mahasiswa (Pema) Universitas Serambi Mekkah (USM), Pema Universitas Abulyatama, Pema UNIDA serta Aliansi Rakyat Aceh (ARA).
Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh terkait percepatan pemulihan pascabencana, khususnya pada sektor pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta transparansi pengelolaan anggaran rehabilitasi.
Perwakilan BEM UI, Abid, mengatakan keterlibatan mahasiswa dari luar Aceh merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang masih terdampak bencana.
“Aceh merupakan bagian dari Indonesia. Ketika masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan akibat bencana, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyuarakan aspirasi mereka,” ujar Abid dalam orasinya.
Menurut Abid, hasil pemantauan lapangan yang dilakukan tim mahasiswa di sejumlah daerah terdampak, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang, menunjukkan masih terdapat fasilitas pendidikan yang belum sepenuhnya pulih serta persoalan ekonomi yang masih dihadapi sebagian warga.
Ia juga mengkritisi pernyataan yang menyebut proses pemulihan telah berjalan optimal. Menurutnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan perlunya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami masih menemukan sekolah yang rusak dan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Karena itu, kami berharap pemerintah kembali memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah, yakni mempercepat rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak, memperkuat pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi penyintas, serta membuka secara transparan realisasi anggaran penanggulangan bencana agar dapat diawasi publik.
Mereka berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang hingga kini masih berupaya bangkit dari dampak bencana.[]
