Aceh Tak Mau Lagi Hanya Jual Bahan Mentah, AEDF 2026 Siapkan Roadmap Investasi 20 Tahun
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh terus mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi daerah dari ketergantungan terhadap penjualan komoditas mentah menuju kepada hilirisasi dan industrialisasi.
Langkah ini dinilai penting agar kekayaan sumber daya alam Aceh tidak hanya keluar dalam bentuk bahan mentah, namun dapat diolah di daerah sehingga menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang digelar PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa, 6 Oktober 2026.
AEDF 2026 mengusung tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh.”
Taufik menyampaikan, Aceh memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, energi, pariwisata dan komoditas unggulan.
Namun, menurut dia, potensi tersebut perlu dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan nilai tambah di dalam daerah.
“Jangan sampai sumber daya Aceh keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di daerah lain,” kata Taufik.
Ia menilai sektor pertanian, perkebunan, perikanan, energi dan sumber daya lainnya perlu didorong agar semakin banyak diolah di Aceh.
Dengan demikian, rantai ekonomi dari produksi hingga pengolahan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Taufik berharap AEDF 2026 tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan. Menurutnya, forum tersebut harus menghasilkan langkah konkret berupa peta jalan investasi, peluang usaha yang jelas, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan dan masyarakat.
PEMA Dorong Industrialisasi
Direktur Utama PT PEMA Perseroda, Faisal Ilyas, mengatakan Aceh memiliki sumber daya yang besar, namun belum seluruhnya mampu memberikan nilai tambah secara optimal bagi daerah.
“Kita punya laut yang luas, namun nilai tambah laut kita dinikmati orang luar Aceh. Kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi yang kita jual barang mentah,” ujar Faisal.
Menurutnya, tantangan utama Aceh ke depan adalah mengubah potensi sumber daya tersebut menjadi kekuatan ekonomi melalui investasi, hilirisasi dan industrialisasi.
Karena itu, AEDF 2026 diarahkan menjadi salah satu momentum untuk menyusun agenda pembangunan ekonomi jangka panjang.
“Lewat forum ini kita akan membuat roadmap apa yang akan kita lakukan 10 hingga 20 tahun ke depan,” katanya.
Faisal menyebut PEMA memiliki tanggung jawab sebagai salah satu instrumen ekonomi daerah. Secara akumulatif, perusahaan tersebut telah menyetorkan dividen sebesar Rp128 miliar kepada Pemerintah Aceh.
Ke depan, PEMA menargetkan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Aceh, terutama di tengah kondisi fiskal daerah dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Enam Kerja Sama Ditandatangani
AEDF 2026 juga menjadi momentum penandatanganan sejumlah kerja sama di bidang investasi dan pengembangan industri.
Kerja sama pertama dilakukan PEMA dengan Tigallapan Investama melalui joint study terkait potensi pengembangan energi terbarukan.
Selanjutnya, PEMA menjalin kerja sama strategis dengan Kedah Agro Ausin Berhad yang mencakup pengembangan agroindustri, perdagangan, agrowisata, logistik, teknologi, peternakan dan sumber daya manusia.
Kerja sama lainnya dilakukan dengan Citaglobal untuk joint study potensi pengembangan energi dan bahan bakar berkelanjutan.
Kemudian, PEMA menjalin kerja sama dengan PT Banda Sentra Nasional (BSNS) dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Aceh.
Sementara dengan PT Indo Surya Galvalume (ISG) dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) sekaligus soft launching pabrik baja ringan, serta MoU dan soft launching tenant hebel dan bata precast.
Rangkaian kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong Aceh memasuki era industrialisasi baru.
Melalui hilirisasi, investasi dan pengembangan industri, pemerintah dan pelaku usaha berharap sumber daya Aceh tidak lagi sekadar dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi mampu diolah menjadi produk bernilai tambah yang memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian daerah dan masyarakat []
