Aceh Nyatakan Siap Laksanakan PON 2024

Sekda Aceh Bustami Hamzah, Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dedek, dan Kepala Dinas Perkim Aceh Muhammad Adam dari Pemerintah Aceh bersama Pemprov Sumut dan sejumlah unsur terkait lainnya beraudiensi dengan Menpora RI, Dito Ariotedjo membahas persiapan PON 2024 Aceh-Sumut di ruang kerja Menpora, Lantai 10, Kemenpora RI, Jakarta Pusat, Selasa 29 Agustus 2023. (Foto BPPA)

PORTALNUSA.com | JAKARTA – Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada September 2024, walaupun bersamaan dengan tahapan Pemilu 2024.

Hal ini diketahui setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo menerima audiensi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumut di Ruang Kerjanya Lantai 10, Kemenpora RI, Jakarta Pusat, Selasa 29 Agustus 2023.

Pemerintah Aceh dalam audiensi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah, Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dedek, dan Kepala Dinas Perkim Aceh Muhammad Adam.

Bustami Hamzah dalam pertemuan tersebut menyampaikan pemaparan terkait kesiapan venue untuk perhelatan olahraga nasional tersebut. “Aceh siap melaksanakan PON 2024,” kata Bustami.

Bustami mengungkapkan, untuk persiapan PON di Aceh masih berjalan sesuai dengan rencana. Ia memastikan tidak ada kendala berarti yang dihadapi terutama mengenai venue-venue di Aceh.

“Pada intinya kita sudah siapkan venue yang akan dipertandingkan, namun masih membutuhkan perhatian dari pusat dan pada hari ini kita melaporkan perkembangannya kepada Bapak Menpora untuk mendapatkan arahan selanjutnya,” kata Sekda Aceh.

Namun, kata Bustami, hingga saat ini Aceh masih mencari solusi bersama terkait dengan kendala di sektor kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Memang masih ada beberapa catatan yang harus kita carikan solusinya, baik venue dan penyelenggaraan. Terutama soal penyelenggaraan sehingga bisa menjadi domainnya pusat nantinya,” jelasnya.

Ini karena penyelenggaraan tersebut akan memakan banyak biaya. Hasil analisis Pemerintah Aceh biayanya hingga tahap penyelenggaraan masih kurang Rp 1,26 trilliun lebih.

“Hal ini disebabkan perhelatan tersebut sangat berdekatan dengan Pemilu 2024, sementara kita (daerah) diwajibkan menyisakan anggaran 40 persen untuk Pemilu,” katanya.

Maka sebab itu, Sekda Aceh meminta agar dicarikan solusi bersama agar acara yang ditunggu-tunggu tersebut bisa berjalan dengan lancar.

“Kita harus diskusi, kita cari solusi bersama-sama, Aceh pada intinya sangat siap dengan agenda ini,” lanjut Sekda Bustami.

Forum Komunikasi

Sementara itu Menpora RI, Dito Ariotedjo menyarankan Aceh-Sumut untuk membuat sebuah forum komunikasi terkait PON 2024.

“Dimana pembahasan di dalam itu yakni mengenai apa yang perlu ditambah,” katanya.

Dengan ada pembahasan PON yang komprehensif, kata Menpora diharapkan bisa ketahuan apa saja yang kurang hingga pihaknya bisa menyampaikan kepada Presiden. “Jadi siapkan pegangan yang paling kuat, venue relatif tidak ada masalah, namun penyelenggaraannya yang mungkin perlu dibahas lagi,” ujarnya.

Optimisme ini, kata Dito, juga jauh-jauh sudah disampaikan. Pemerintah harus berkontribusi maksimal.

“Mengenai kekurangan itu nanti kita review, saya ingin forum tersebut ada dan dilaksanakan dengan cepat supaya kita bisa cepat melapor ke Presiden,” kata Dito.

Untuk diketahui, selain Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumut, juga hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.

Dalam kesempatan itu Fatoni juga menjelaskan kesiapan Aceh dan Sumut dalam menghadapi PON 2024.

Menurut Fatoni, sebelumnya Aceh juga telah melakukan diskusi dengan pihaknya mengenai kegiatan tersebut.

“Kemarin kita juga diskusi, Aceh begitu siap, sama halnya dengan Sumut,” katanya. Namun yang menjadi kendala, kata dia, yakni mengenai anggaran penyelenggaraan ke depan. “Oleh sebab itu teman-teman meminta dicari solusi oleh Pak Menteri, apa ada yang dikurangi atau ada yang mau ditambah dari APBN,” katanya.

Misal, kata Fatoni, ada anggaran dari Kemenpora atau arahan dari Presiden langsung untuk penambahannya. “Yang kita tahu anggaran dari APBN itu kan cuma di Kementerian PUPR ya, mungkin di sini bisa kita cari support lainnya,” demikian Fatoni.[]