Terkait Proyek Nurul Arafah, Massa GMPB Kepung Balai Kota, Desak Pj Wali Kota Mundur

Massa GMPB membentangkan spanduk berisi tuntutan agar Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin mundur dan dimintai keterangan oleh aparat hukum terkait proyek Nurul Arafah. Aksi demo berlangsung Senin, 4 September 2023.(Foto Murdani/Portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH –  Gerakan Mahasiswa Pemuda Banda Aceh (GMPB) menggelar aksi demo ke Kantor Wali Kota Banda Aceh, Senin, 4 September 2023.

Massa GMKB mendesak aparat penegak hukum memeriksa Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan lahan proyek Gedung Nurul Arafah Islamic Center (NAIC) di kawasan Ulee Lheue, Banda Aceh.



Sekitar pukul 11.00 WIB, massa GMKB mulai berkumpul di sekitar pintu gerbang Balai Kota. Sebuah spanduk berukuran besar berisi tuntunan agar Pj Wali Kota diperiksa tampak dibentangkan. Orator aksi silih berganti naik ke mobil komando menyampaikan aspirasi.

Dalam aksi tersebut, massa GMKB menyerahkan ‘kartu merah’ kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang diterima oleh Asisten 1 Bakhtiar. Kartu merah tersebut sebagai bentuk kekecewaan GMKB atas kegagalan Pemko Banda Aceh melaksanakan pembangunan sesuai harapan masyarakat.

Ujukrasa rasa dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari poresta Banda Aceh. Massa juga menutup plang nama Balai Kota Banda Aceh dengan spanduk. Juga membakar ban bekas di depan pintu masuk kantor wali kota. Hingga pukul 12.00 WIB, massa masih bertahan di pintu masuk halaman Kantor Wali Kota Banda Aceh.

Tuntutan GMPB antara lain mendesak pihak kepolisian memanggil Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin untuk dijadikan saksi  terkait ketidakjelasan anggaran pembangunan proyek Nurul Arafah Islamic Center (NAIC) di kawasan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Massa juga mendesak Pj Wali Kota Banda Aceh mundur karena tidak mampu membangun Kota Banda Aceh.

Menurut informasi dari koordinator lapangan, pada Selasa, 5 September 2023 mereka menjadwalkan ke Polresta Banda Aceh untuk membuat laporan agar Pj Wali Kota Banda Aceh segera dijadikan saksi terkait dugaan korupsi proyek Nurul Arafah.

“Apabila Pemko Banda Aceh tidak merespons tuntutan yang disampaikan, kami akan menurunkan massa demo yang lebih besar,” kata Korlap Aksi, T Wariza Arismunandar.[]