PORTALNUSA.com | ACEH BESAR – Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali meminta Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Cq. PT. Hutama Karya (Persero) agar membuka akses masuk dan keluar tol di Pasar Saree.
Permintaan tersebut dituangkan dalam surat Nomor: 17/052 tertanggal 23 Februari 2023.
Menurut Iskandar Ali, pembangunan jalan Tol Sibanceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimuem) dengan panjang 24,67 km hampir rampung, tentunya ini akan memunculkan dampak positif dan negatif.
Mengenai dampak negatif, Seksi 1 tidak melewati kawasan Pasar Saree padahal Saree adalah sentra UMKM yang menautkan dua kabupaten yaitu Aceh Besar dan Pidie.
“Saree merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang sebagian pelaku UMKM bermukim di sana,” kata Iskandar Ali, Kamis malam, 4 Juni 2023.
Masyarakat Saree menggantungkan ekonomi di kawasan Saree dengan menjual hasil perkebunan.
“Keberadaan jalan tol diharapkan bisa lebih meningkatkan pendapatan mereka, bukan malah mematikan sektor usaha masyarakat,” tandas Iskandar Ali.
Jika pintu masuk dan keluar tol tidak terkoneksi dengan Pasar Saree, kata Iskandar tentu akan menghentikan pendapatan pelaku UMKM. Karena 70 persen pengguna jalan Band Aceh–Medan yang biasanya melintas di Pasar Saree akan beralih menggunanakan Jalan Tol Sibanceh Seksi1 (Padang Tiji–Seulimuem ) ketika mulai beroperasi pada akhir Desesmber 2023 nanti.
Iskandar Ali menambahkan, pihaknya telah menyurai PT Hutama Karya (HK) sebagai tindaklanjut permohonan yang disampaikan pelaku UMKM ke DPRK Aceh Besar.
“Mereka mengeluhkan pintu tol terlalu jauh dari akses pasar dan kekhawatiran pasar kuliner Saree akan mati jika tidak disiasati pintu keluar dan masuk terkoneksi dengan pasar,” ungkap Ketua DPRK Aceh Besar.
“Secara multiplayer effect, jika penjual keripik tidak lagi berjualan karena sepi pembeli maka petani singkong ikut mati karena hasil pertanian tidak ada lagi yang menampung,” sebut Iskandar Ali.
Iskandar mencontohkan kasus serupa di Pulau Jawa, banyak UMKM mati sejak dibukanya askes jalan tol.
“Kami dari DPRK tidak berharap contoh-contoh buruk di berbagai daerah lain terjadi di Aceh Besar. Kami menyarankan PT HK segera bertemu masyarakat untuk membicarakan berbagai solusinya,” pungkas Ketua DPRK Aceh Besar. (adv)
