Keterbukaan Informasi di Aceh Diuji, KIA Tangani 47 Sengketa Sepanjang 2026

Komisioner Komisi Informasi Aceh Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Vicky Bastianda, menyampaikan perkembangan penanganan 47 sengketa informasi publik sepanjang 2026. (Foto: Ist/ Kolase: Portalnusa)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Komisi Informasi Aceh (KIA) mengungkapkan telah menangani 47 perkara sengketa informasi publik sepanjang 2026. Jumlah itu mencerminkan masih adanya persoalan dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik di Aceh, namun demikian jika di runut dari kasus di 2025, jumlahnya menurun.

Komisioner KIA Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Vicky Bastianda, mengatakan 47 perkara tersebut saat ini menjadi bagian dari penanganan bidang penyelesaian sengketa informasi tersebut.

Hal itu ungkapkan Vicky saat dikonfirmasi Portalnusa mengenai perkembangan penanganan sengketa informasi publik di Aceh selama 2026.

Menurut Vicky, permohonan penyelesaian sengketa datang dari masyarakat maupun lembaga yang membutuhkan informasi publik. Setiap permohonan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku, dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan informasi yang dikecualikan.

Ia menjelaskan, apabila informasi yang dimohonkan merupakan informasi terbuka dan berada dalam penguasaan badan publik, informasi tersebut semestinya dapat diberikan kepada pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan.

Vicky juga menilai, meningkatnya permohonan penyelesaian sengketa juga menunjukkan semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap hak memperoleh informasi publik.

“Ya di 2026 ini tercermin bahwa kesadaran masyarakat akan keterbukaan informasi publik semakin baik, dan kita juga terus bekerja untuk hal itu”. ungkapnya.

Karena itu, KIA terus menjalankan fungsi penyelesaian sengketa agar masyarakat memiliki saluran untuk mendapatkan kepastian ketika permohonan informasi kepada badan publik tidak terpenuhi.

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa informasi dilakukan melalui mekanisme mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Kedua mekanisme tersebut menjadi bagian dari kewenangan Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan keterbukaan informasi publik.

Sejumlah perkara yang ditangani KIA sepanjang 2026 juga memperlihatkan beragam kepentingan publik yang dipersoalkan.

Perkara-perkara itu memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat guna mengakses dokumen dan data yang menyangkut kepentingan publik.

Vicky mengatakan, pihaknya terus berupaya menjalankan tugas penyelesaian sengketa secara profesional demi memastikan hak masyarakat atas informasi bisa terpenuhi.

Di sisi lain, penanganan 47 perkara tersebut menjadi perhatian terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di Aceh, terutama terkait kepatuhan badan publik dalam memberikan informasi yang diminta masyarakat.

Keterbukaan informasi bukan hanya menyangkut ketersediaan dokumen, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. []