Empat Pulau dan Kharisma Mualem
Catatan Dr. H. Ilyas Wahab Gam/Ketua Forum Peduli Pendidikan Aceh
TANPA syehsyoh, tanpa banyak bicara dan tanpa pergerakan yang berlebihan, SK Mendagri
Nomor: 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April
2025 telah berakhir.
Akhir dari dinamika yang sangat tajam tentang upaya merebut status kepemilikan keempat pulau yang berada di Aceh Singkil tersebut tentu tak lepas dari campur tangan Presiden Prabowo dan tokoh-tokoh perdamaian baik di Pusat maupun di Aceh.
Kita tahu, sebuah wacana yg dipantik oleh Kemendagri telah menimbulkan gejolak baru, ibarat gunung api yg lama diam, tiba-tiba mengeluarkan magma.
Stigma Aceh ditipu Jakarta kembali mencuat, dan ternyata semua elemen tokoh Aceh mulai bersatu kembali setelah adanya gesekan akibat pilkada.
Kita melihat bagaimana peran Mualem selaku pemimpin Aceh yang sempat bikin masyarakat geram karena tidak adanya pernyataan yang meledak-ledak dan keras.
Akhirnya kita harus mengapresiasi sikap Mualem dalam melihat dinamika ini. Dengan keahlian diplomasi yang beliau lakoni membuat Kemendagri
mengubah keputusannya. Klimaksnya, Presiden Prabowo memutuskan keempat pulau itu adalah milik Aceh.
Mualem telah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin yang berwibawa dan berkharisma. Mudah-mudahan stigma Aceh ditipu Jakarta tidak lagi menjadi sebuah tagar dalam masyarakat Aceh.
Namun kita juga menyayangkan beberapa sikap pejabat di Pusat yang terus memantik rasa kecewa masyarakat Aceh dengan statemen yg memicu kemarahan, seperti apa yang diungkapkan oleh Yusril ihza Mahendra.
Di sini juga kita lihat bahwa Mualem tidak terjebak dalam retorika yang dibangun oleh mereka. Rakyat Aceh menilai bahwa pencaplokan tanah indatu merupakan pengkhianatan dan penjajahan.
Kita juga apresiasi Presiden Prabowo cepat tanggap merespons situasi yang berkembang yang menuju ke arah kurang baik dalam tatanan bernegara.[]
